Connect with us

Daerah

Ada Dua Proyek yang Janggal, KPK Diminta Panggil Bupati Purbalingga

Published

on

Realitarakyat.com – Kejanggalan dalam proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga menjadi perhatian publik khalayak banyak.

Koordinator Kaki Publik, Wahyudin Jali menuturkan, setidaknya ada dua proyek bermasalah di Kabupaten Purbalingga yang janggal.

Pertama, kejanggalan proyek pembangunan Gedung DPRD Purbalingga 2019 senilai Rp7,7 Miliar.

Kedua, poyek pengadaan kambing Pemkab Purbalingga. Dimana Untuk proyek pengadaan kambing Pemkab Purbalingga menyiapkan anggaran sebesar Rp218 juta.

Menurut Wahyudin Jali, proyek pengadaan kambing tersebut juga ada kejanggalan alias berbau busuk.

“Pengadaan proyek kambing bukan hoaks, dan kami dari kaki publik sedang siap-siap untuk melaporkan Ke KPK, biar cepat diproses di lembaga anti rasuah tersebut,” kata Wahyudin Jali di Jakarta, Senin (23/11/2020).

Sedangkan Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera turun ke kabupaten Purbalingga untuk melakukan penyidikan atas pengadaan proyek kambing, dan Pembangunan Gedung DPRD Purbalingga 2019 senilai Rp7,7 Miliar

“Ada-ada saja Kabupaten Purbalingga ini, masak proyek kambing saja bisa bisa pengadaannya jangga. Memang lebih baik KPK memanggil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi ke Jakarta,” ujar Uchok.

Sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri merasa prihatin atas banyaknya daerah yang terlibat korupsi. Firli mengatakan, dari sebaran 34 provinsi di Indonesia, 26 daerah pernah terlibat korupsi.

Firli merunutkan, Jawa Barat yakni 101 kasus, Jawa Timur 93 kasus, kemudian 73 kasus di Sumatera Utara.

Kemudian di Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 64, DKI Jakarta 61, Jawa Tengah 49, Lampung 30, Sumatera Selatan 24, Banten 24, Papua 22 kasus, Kalimantan Timur 22, Bengkulu 22, Aceh 14, Nusa Tenggara Barat 12, Jambi 12 dan Sulawesi Utara.

Selanjutnya yakni Kalimantan Barat 10 kasus, Sulawesi Tenggara 10, Maluku 6, Sulawesi Tengah 5, Sulawesi Selatan 5, Nusa Tenggara Timur 5, Kalimantan Tengah 5, Bali 5, dan Sumatera Barat sebanyak 3 kasus.

“Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu pernah terlibat korupsi,” kata Firli.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Kajati Ukir Sejarah Baru di Provinsi NTT

Published

on

Continue Reading

Daerah

Gubernur Sulbar Apresiasi PLN yang Cepat Pulihkan Listrik Pasca Gempa

Published

on

Continue Reading

Daerah

Operasional Penerbangan di Wilayah Majene Masih Berjalan Normal

Published

on

Continue Reading
Loading...