Connect with us

Hukum

Ini Alasan Pemeritah Usulkan RUU Wabah Masuk Prolegnas 2021

Published

on

Realitarakyat.com – Pemerintah mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Wabah masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2021 DPR.

Menkum HAM Yasonna Laoly menuturkan, usulan ini dilakukan lantaran undang-undang soal wabah penyakit menular yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

“RUU ini bertujuan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat,” kata Menkum HAM Yasonna Laoly saat rapat kerja bersama Baleg DPR RI, di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Politikus PDIP ini menjelaskan undang-undang yang ada saat ini hanya mengatur penanganan wabah usai terjadinya wabah. RUU Wabah disebut Yasonna akan mengatur pencegahan wabah hingga dampak yang terjadi.

“Regulasi yang ada saat ini hanya mengatur upaya penanggulangan pada saat wabah sudah terjadi wabah, seperti munculnya pandemi COVID-19, kedepan dalam RUU ini akan mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan dan deteksi dini sebuah wabah sebagai upaya untuk meminimalisir penularan, menurunkan jumlah kasus, jumlah kematian, risiko kecacatan, dan perluasan wilayah, serta dampak malapetaka yang ditimbulkan,” ujarnya.

Yasonna kemudian menjelaskan ruang lingkup RUU Wabah ini. Hal itu meliputi penanggulangan hingga pasca merebaknya suatu wabah penyakit.

“Lingkup materi yang akan diatur meliputi penanggulangan wabah melalui tahapan penanggulangan sebelum terjadi wabah, pada saat wabah, dan setelah wabah terjadi,” ucapnya.

Selain itu, Yasonna menjelaskan bahwa RUU Wabah ini juga mengatur soal pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi wabah.

“RUU ini juga akan mengatur mengenai pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya pada setiap tahapan penanggulangan wabah, serta mencakup juga penyiapan sumber daya, data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam penanggulangan wabah,” imbuhnya.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Empat Saksi Kasus Asabri Diperiksa Kejagung

Published

on

Continue Reading

Hukum

Anggap Tewasnya 4 Laskar FPI Masuk Pelanggaran HAM Berat, PP Muhammadiyah Sebut Penyelidikan Komnas Ham Belum Tuntas

Published

on

Continue Reading

Hukum

Tito: Komjen Listyo Sigit Miliki Pengalaman yang Tak Saya Punya

Published

on

Continue Reading
Loading...