Connect with us

DPR

Ini Rincian 38 RUU yang Masuk Prolegnas 2021

Published

on

Realitarakyat.com – Baleg DPR RI menggelar rapat panitia kerja membahas penyusunan RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengungkapkan, dalam pembahasan tersebut ada 38 RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2021. Dimana 26 RUU berasal dari DPR, 10 dari pemerintah, dan dua dari DPD RI.

“Dengan demikian untuk prolegnas RUU prioritas 2021 terdapat 38 RUU dengan catatan 2 RUU diusulkan DPR dan pemerintah. Sehingga ini bersamaan. Tinggal 36 RUU yang dipertimbangkan untuk masuk dalam prolegnas RUU prioritas 2021,” kata Willy di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Adapun rincian 38 RUU tersebut di antaranya:

Usulan DPR RI:

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR RI.

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, usulan Komisi II DPR RI.

3. RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, usulan Komisi III DPR RI.

4. RUU tentang Jabatan Hakim, usulan Komisi III DPR RI.

5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, usulan Komisi IV DPR RI.

6. RUU tentang Perubahan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI.

7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI.

8. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI.

9. RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI.

10. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI.

11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI.

12. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, usulan Komisi XI DPR RI.

13. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, usulan Baleg DPR RI

14. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila), usulan Baleg DPR RI

15. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI

16. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI.

17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI.

18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI.

19. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg DPR RI.

20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI.

21. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI.

22. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI.

23. RUU tentang Ketahanan Keluarga, usulan anggota DPR RI.

24. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI.

25. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR RI.

26. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan anggota DPR RI.

Usulan pemerintah :

1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. RUU tentang Landas Kontinen (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia).

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

4. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).

6. RUU tentang Ibukota Negara.

7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (pemrakarsa DPR/Pemerintah);

8. RUU tentang Hukum Acara Perdata.

9. RUU tentang Wabah.

10. RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law Sektor Keuangan).

Usulan DPD :

1. RUU Tentang Daerah Kepulauan.

2. RUU Tentang BUMDes.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Dewan Susulkan Vaksin Mandiri jadi Alternatif Pemerintah Tuntaskan Vaksinasi Covid

Published

on

Continue Reading

DPR

Kapal China Masuk Perairan Indonesia, Sukamta Minta Kapal Asing Itu Ditenggelamkan

Published

on

Continue Reading

DPR

Soal Faksi di Polri, Komisi III Setuju Jika Hal Itu Jadi Atensi Utama Calon Kapolri Listyo Sigit

Published

on

Continue Reading
Loading...