Connect with us

DPR

Komisi IV DPR RI Bentuk Pansus Dana Sawit Untuk Memperkuat Posisi Petani

Published

on

Realitarakyat.com – Komisi IV DPR-RI melalui rapat Panja Sawit sepakat untuk membentuk pansus dana sawit. Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Luluk Nur Hamidah mengatakan Pansus Dana sawit, untuk memperkuat posisi petani sawit.

“Melalui pansus di kelembagan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) perlu dilihat siapa-siapa yang ada di sana, apakah mereka mewakili kelompok yang berkepentingan, apakah ada repsentasi petani sawit rakyat,” kata Luluk, Selasa (24/11/2020).

Luluk menenggarai, kalau dilihat sekarang ada hal yang tidak lazim di lembaga BPDPKS. “Melalui pansus ini bisa kelihatan secara terang benderang soal penggunaan dana pungutan sawit oleh publik,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mendukungnya. Alasannya, kebijakan pemerintah belum menyentuh petani sawit swadaya salah satunya soal program sawit rakyat (PSR).

Menurut Darto, terkait dengan program PSR terkesan proyek ini bukan program untuk memuliakan dan memberdayakan petani. Contohnya pada program ini melibatkan PT Surveyor Indonesia yang terkesan mengambil fungsi dinas perkebunan dan tidak memaksimalkan fungsi dari dinas perkebunan.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah tidak memiliki peta jalan PSR sehingga sangat kesulitan untuk mecapai target-target yang sudah ditentukan oleh pemerintah sendiri. Mulai dari data yang ditargetkan di mana setiap daerah tidak memiliki dasar berapa jumlah petani saat ini yang siapa diremajakan.

Pemerintah, kata dia juga tidak memperhatikan kelembagan petani sawit yang terjadi saat ini.

“Petani dipaksa untuk membentuk kelembagaan petani sawit hanya untuk menampung uang dari PSR dan ini akan mengulangi kesalahan masa lalu. Habis uang subsidi, kelembagan bubar,” tegas Darto.

SPKS juga menyoroti agar platform biaya program PSR Rp60 juta yang ditetapkan oleh pemerintah perlu ditinjau kembali lagi supaya tidak ada kredit lagi yang ditanggung oleh petani sawit.

Untuk itu, bantuan PSR perlu ditambah menjadi Rp50 juta per ha ketimbang dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) untuk subsidi biodiesel. Selain itu, juga terkait dengan prosedur program PSR sangat sulit dan panjang sehingga ini menghalangi cita-cita pemerintah untuk peningkatan produktifitas melalui PSR.

Mansuetus Darto juga mengatakan, perlunya kelembagaan BPDPKS ditataulang karena saat ini terkesan sangat eksklusif mulai dari pimpinanya yang sulit untuk diskusi dengan petani sawit, laporan untuk publik tidak tersedia setiap tahunya terutama pengunaan dana pungutan, adanya nama-nama konglomerat sawit dalam Dewan pengawas dan Komite pengarah BPDKS, selain itu juga perlu untuk dilakukan audit dengan pelibatan KPK.

Sedangkan Ketua Umum Persatuan Organsiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) Pahala Sibuea menyinggung BPDPKS yang sumber dananya berasal dari sumbangan petani sawit, saat ini sudah ada Rp51 triliun yang dikelola sejak tahun 2015.

“Tetapi dana ini sangat disayangkan karena sebagain besar hanya dimanfaatkan untuk mensubsidi biodiesel sebanyak Rp30,2 triliun (59,21 persen) sementara untuk petani hanya Rp2,7 triliun (5,29 persen) melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), ” jelasnya.

Sedangkan Ketua Umum Apkasindo, Alfian Alrahman, menilai lambatnya PSR karena kurangnya sosialisasi dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ia menyebut baru 30 persen sistem pendanaan saat ini untuk program PSR dari taget pemerintah.

“Lambatnya PSR ini karena pendanaan yang tidak mencukupi sehingga perlu ditambah anggran PSR menjadi Rp50 juta per ha,” ujarnya.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan dalam rangka percepatan PSR GAPKI bisa menjadi mitra dengan petani sehingga peremajaan sawit bisa berjalan dengan baik.

“Saat ini lagi berkoordinasi dengan, BPDPKS, Kemenko Perekonomian, dan Dirjebun untuk menyusun kemitraan dengan dengan petani sawit, ” kata Joko.(Din)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Ketua Komisi VIII DPR Positif Covid 19

Published

on

Continue Reading

DPR

Kata Dede Yusuf, Aturan Pakaian Murid Hanya Sopan dan Rapih

Published

on

Continue Reading

DPR

Siswi Nonmuslim Diminta Berjilbab di SMKN 2 Padang, Komisi X DPR: Ini Sikap Intoleran

Published

on

Continue Reading
Loading...