Connect with us

Ekonomi

Terima Banpres Produktif, Pemilik Warung Sembako Ini Mengaku Terharu

Published

on

Ade Irawan (ist/net)

Realitarakyat.com – Pemerintahan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin kini tengah berupaya membangkitkan perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk akibat wabah Covid-19. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pemberian bantuan.

Bantuan dimaksud, tidak hanya menggelontorkan uang, tetapi juga melalui berbagai kebijakan yang memudahkan berusaha. Hal ini, merupakan salah satu solusi untuk kembali berjalannya roda perekonomian di Indonesia.

Terkait bantuan permodalan dari presiden (Banpres) yang berjalan, saat ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), tak terkecuali Ade Irawan, salah seorang pelaku usaha warung kelontong di Kampung Warung, Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Ade Irawan, adalah salah seorang penerima program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM sebesar Rp2,4 juta lewat Kementerian Koperasi dan UKM yang penyalurannya ditransfer melalui Bank BRI.

Banpres Produktif tersebut, kata Ade, sangat bermanfaat untuk menambah modal usahanya yang selama pandemi ini mengalami penurunan yang cukup drastis.

“Bagi saya sebagai penjual sembako kecil-kecilan di kampung, bantuan ini tentu saja sangat bermanfaat dan sangat membantu untuk kelangsungan usaha saya. Secara pribadi, saya sangat terharu dengan kepedulian pemerintah ini. Karenanya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah dan Kementerian Koperasi dan UKM yang sudah menyalurkan bantuan ini hingga sampai ke tangan saya,” ujar Ade, saat dimintai tanggapannya sebagai penerima Banpres Produktif.

Menurut Ade, meskipun bantuan sebesar itu dinilainya tidak mencukupi, namun manfaat yang di dapat dinilainya sangat besar bagi pedagang kecil seperti dirinya.

Sedangkan Supriatna. Pelaku UKM yang bergerak di bidang kerajinan ini, berharap pandemi Covid-19 cepat berlalu.

Dia mengaku, selama virus corona mewabah di hampir seluruh wilayah Indopnesia, usahanya mengalami kebangkrutan.

Berbagai jenis usaha yang diproduksinya, kini nyaris berhenti total. Padahal, kata Supriatna, sebelum pandemi berlangsung, dirinya hampir 24 jam memproduksi untuk memenuhi banyaknya permintaan. Namun kini, mesin produksinya berhenti total, tidak melakukan aktifitas karena tidak ada permintaan.

Adapun produksi yang digeluti Supriatna selama ini, adalah kerajinan dan cindera mata atau souvenir, label garmen yang terbuat dari kulit hewan, plakat yang terbuat dari aklirik. Bahkan di awal pandemi melanda Indonesia, Supriatna juga sempat memproduksi masker.

“Tapi kejayaan selama hampir dua tahun berjalan itu, sekarang jadi kenangan. Semua mesin yang saya punya tidak lagi memproduksi, karena tidak permintaan (pesanan),” ujarnya mengeluh.

Karena itu dia berharap, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, dapat memberikan perhatian kepada para pelaku usaha seperti dirinya.””

Sebagaimana diketahui, Program Banpres Produktif yang dijalankan pemerintah di saat pandemi ini, ditujukan untuk pelaku UMKM masing-masing sebesar Rp 2,4 juta. BLT UMKM tahap II ini, bakal diperpanjang dan menyasar 3 juta UMKM.

Adapun syarat dokumen yang harus disiapkan untuk mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 juta, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat tempat tinggal, bidang usaha, dan nomor telepon.

Syarat lainnya, bagi pelaku usaha mikro yang alamat usahanya berbeda dengan alamat domisili sebagaimana tercantum di KTP, maka dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Untuk cara mendapatkan bantuan UMKM Rp 2,4 juta, pelaku usaha kecil ini bisa langsung mendaftarkan diri ke dinas koperasi yang berada di domisilinya (bantuan 2,4 juta untuk UMKM). Proses pendaftaran bantuan ini masih dibuka bagi pelaku UMKM hingga akhir November 2020.

Pemerintah menambah target jumlah penerima BLT UMKM atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari 9 juta penerima menjadi 12 juta penerima.

Untuk pendaftaran penerima BLT UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan, pendaftaran calon penerima bantuan hanya dapat dilakukan secara offline.

Meski bantuan tersebut diperuntukan untuk semua pelaku usaha UMKM, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni: Para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable).

Pelaku usaha merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) Mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya Bukan ASN. Bukan anggota TNI/POLRI Bukan pegawai BUMN/BUMD.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan, untuk cara mendapatkan bantuan UMKM Rp 2,4 juta, pelaku usaha kecil ini bisa mendaftarkan dirinya ke dinas koperasi yang berada di domisilinya.

“Pemerintah terus mengevaluasi program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Koperasi dan UMKM. Sekarang Presiden Joko Widodo mengeluarkan program baru, yakni Bantuan Sosial Presiden (Banpres) produktif untuk usaha mikro yang belum bankable, yang belum punya pinjaman dari perbankan,” ujar Teten.

Mantan aktivis ICW ini menuturkan, skema dana bantuan pemerintah untuk pelaku usaha wong cilik ini akan lansung ditransfer ke rekening masing-masing pemilik usaha.

“Kami mengalokasikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Saat ini DIPA (daftar isian penggunaan anggaran)-nya sudah disediakan, pada tahap awal untuk 9,1 juta unit usaha mikro,” kata Teten.

“Per unit usaha mikro memperoleh Rp 2,4 juta sekali bayar, ditransfer langsung ke rekening bersangkutan yang sudah terdata by name by address. Direncanakan diluncurkan pada 17 Agustus 2020,” kata dia lagi.

Bantuan BLT UMKM Rp 2,4 juta bukan pinjaman atau kredit, melainkan hibah. Sehingga penerima tidak akan dikenai biaya apa pun dalam proses penyalurannya.

Bagi masyarakat yang berminat mendaftar bantuan UMKM Rp 2,4 juta harus aktif dan benar-benar mengecek informasi pada masing-masing pengusul di daerah.

Badan pengusul yang dimaksud yakni dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah setempat, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, Kementerian/Lembaga, serta perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Menteri Teten: Kebangkitan KUMKM Kunci Pemulihan Ekonomi

Published

on

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki (ist/net)
Continue Reading

Ekonomi

Disaksikan Seskemenkop, Koperasi dan UMKM Kolaborasi Ekspor Biji Mete ke Vietnam

Published

on

Sekretaris Kemenkop, Rully Indrawan (ist)
Continue Reading

Ekonomi

Menteri ESDM Tetapkan Harga Patokan Elpiji Tabung 3 Kg

Published

on

ilustrasi (ist/net)
Continue Reading
Loading...