Connect with us

Hukum

Yasonna Sebut RUU KUHAP Sangat Penting untuk Kepastian Hukum Sengketa

Published

on

Realitarakyat.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menilai Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (RUU KUHAP) sangat penting dalam memberi kepastian hukum dan mampu mengakomodasi perkembangan penyelesaian persengketaan perkara perdata.

“RUU tentang Hukum Acara Perdata pernah diajukan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019, sampai pada pengajuan Surat Presiden dan RUU itu sangat penting dalam memberi kepastian hukum dan mampu mengakomodasi perkembangan penyelesaian persengketaan perkara perdata,” kata Yasonna dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Jakarta, Senin (23/11/2020).

Yasonna menjelaskan, RUU Hukum Acara Perdata sangat penting apalagi dengan perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, menuntut adanya Peradilan yang dapat mengatasi penyelesaian persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien.

Menurut dia, RUU tersebut juga untuk pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial dan kodifikasi yang bersifat unifikasi pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan, tidak hanya HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten).

“RUU ini juga diharapkan mampu menjadi hukum formil yang komprehensif dalam menyelesaikan persengketaan di bidang perdata/bisnis/perdagangan/investasi,” ujarnya.

Dia mengatakan RUU Hukum Acara Perdata juga akan memberikan kepastian hukum bagi para investor dan dunia bisnis dalam menjalankan usaha sebagaimana telah dibangun dalam UU No. 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja, sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Yasonna menjelaskan, ruang lingkup materi yang akan diatur antara lain pemeriksaan acara cepat, dan acara singkat yang mengadopsi konsepsi “small claim court”, “e-court” sebagai sarana untuk mengakomoasi pembangunan era industri 4.0, tuntutan hak gugatan dan permohonan, pendaftaran, penetapan hari sidang, dan pemanggilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang lebih sederhana.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Kuasa Hukum Sebut Pelaporan Habib Rizieq ke Bareskrim Oleh PTPN VIII Bentuk Pembungkaman Kliennya

Published

on

Continue Reading

Hukum

5 Terduga Teroris yang Ditangkap di Aceh Diduga Jaringan Pengebom Polrestabes Medan

Published

on

Continue Reading

Headline

Polemik Sengketa Lahan Markaz Syariah, PTPN VIII Polisikan Habib Rizieq

Published

on

Continue Reading
Loading...