Connect with us

DPR

DPR Minta Pemerintah Tak PHP Soal Pengangkatan Guru Honorer

Published

on

Realitarakyat.com – Pemerintah diminta tidak memberikn harapan palsu (PHP) soal percepatan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf saat dihubungi awak media, Selasa (24/11/2020).

Menurutnya, berdasarkan kesepakatan bersama seharusnya kurang lebih 34 ribu tenaga honorer akan diangkat jadi PPPK pada Desember ini.

“Akhirnya sudah ada kesepakatan ada 35 ribu kurang lebih guru PPPK yang lulus seleksi 2 tahun lalu, Desember ini harus ditandatangani dan harus ada SK presiden keluar, ini jawaban terakhir, artinya jangan PHP loh, Desember ini komitmen janji pemerintah untuk keluarkan tersebut,” kata Dede.

Dede mengatakan 35 ribuan honorer ini sebelum sudah tertunda hampir 21 bulan oleh pemerintah. Dia memastikan Desember nanti 35 ribu orang ini seharusnya diangkat oleh pemerintah.

“Ini 35 ribu jadi gini, ada kisah lama, dulu yang daftar 200 ribu seleksi, dari itu tersaring 65 ribu sekian, terus tersaring lagi sampai sisa 35 ribu nggak masuk-masuk, nah 35 ribu yang kita lihat sering demo honorer K2 untuk masuk jadi PPPK, artinya perjuangan para guru, para tenaga pendidikan bertahun-tahun honorer dapat hak-haknya ya akhirnya sudah mencapai satu ujunglah,” ucapnya.

Dede memastikan Desember ini 35 ribu guru honorer akan mendapatkan gaji hingga tunjangan sesuai Perpes yang akan turun.

“Desember ini, artinya mereka sudah ada hak mendapatkan gaji, tunjangan sesuai Perpes yang akan turun,” ujarnya.

Tak hanya itu, berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian terkait, Dede menyebut akan ada lagi pembukaan 1 juta tenaga pendidikan yang akan diangkat sebagai PPPK pada 2021. Dia menyebut tidak ada lagi batasan umur, hingga syarat Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi guru honorer yang hendak ikuti seleksi.

“Nah ini akan dibuka seleksi di 2021 untuk 1 juta orang itu, kalau dulu ada batasan umur, sekarang nggaka ada batasan, pokoknya mau umur berapa aja asal ada seleksi dan lolos itu bisa diterima, tidak perlu lagi NUPTK, itu biasa harus daerah yang berikan, itu ternyata sulit untuk dapat NUPTK itu, sekarang tak perlu NUPTK,” ujarnya.

Kemudian Dede menyebut akan ada kontrak kerja khusus yang tidak lagi membedakan ASN seakan akan lebih baik dari PPPK.

“Tadi Kemendagri sampaikan akan buat kontrak kerja khusus sehingga jelas apa tugas dan fungsi sehingga tidak bisa lagi seolah olah ASN seolah olah lebih baik dari PPPK,” imbuhnya.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Kapal China Masuk Selat Sunda, PKS Tuding Pemerintah Tak Serius Jaga Kedaulatan RI

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta (ist/net)
Continue Reading

DPR

DPR: Bu Risma Jangan Cuma Mantau, Segera Turun ke Kalsel dan Sulbar

Published

on

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang (ist/net)
Continue Reading

DPR

Komisi V DPR Pertanyakan Pecahnya CVR Sriwijaya Air SJ182

Published

on

(ist/net)
Continue Reading
Loading...