Connect with us

DPR

Komisi II DPR Minta Penyelenggara Pastikan Pilkada Bebas Penularan Covid-19

Published

on

Arwani Thomafi (ist/net)

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengingatkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang yang diikuti 270 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, harus memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak dapat berjalan lancar dan aman, serta bebas risiko penularan Covid-19.

Hal itu ditegaskan Arwani saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Makassar, GAKKUMDU Kota Makassar serta Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Sulsel, di Kantor Wali Kota Makassar, Sulsel, Senin (23/11/2020).

“Kesehatan merupakan faktor paling penting buat kita semua. Utamanya tentu di masa sisa kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kita tahu di tahapan itulah potensi kerumunan massa, jadi itu menjadi perhatian kita semua,” ujar politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini.

Arwani menuturkan ketentuan protokol kesehatan (prokes) Pilkada serentak telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Karena itu, penerapan prokes pencegahan Covid-19 harus dilaksanakan secara konsisten. Dia juga berharap kepada aparat untuk bisa melakukan pengawasan dan tindakan disiplin bagi pelanggar prokes.

Selain penerapan prokes, lanjut Arwani, salah satu tantangan yang akan dihadapi penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020 adalah partisipasi masyarakat.

Menurutnya, hal ini penting mendapat perhatian agar situasi pandemi Covid-19 tidak menjadi faktor penghalang bagi setiap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pilkada serentak, tahun 2020, khususnya di Kota Makassar.

Dengan begitu, meski digelar di tengah pandemi Covid-19, diharapkan tetap menjaga kualitas penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 agar berjalan demokratis dan berintegritas.

Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan, meski saat ini kota Makassar sudah dinyatakan keluar dari zona merah penyebaran virus Corona, ia tak ingin ada klaster baru saat pesta demokrasi berlangsung.

Sebaliknya, momentum besar inilah yang harus dimanfaatkan semua warga untuk menentukan pilihannya, tapi tetap harus menjaga kesehatan pribadi juga orang lain.

“Pilkada jangan sampai membuat grafik bergerak ke atas. Perlu kesadaran bersama untuk menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai menciptakan klaster baru lagi,” kata Rudy.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Makassar berharap pada Pilkada serentak tahun 2020 ini bisa tetap berjalan dan tetap menjaga kesehatan bersama.

“Di sosialisasi lebih giat lagi protokol kesehatan ke masyarakat. Kita berharap Pilkada damai dengan tetap menjaga kesehatan bersama,” imbuh Rudy. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Rabu Minggu Depan, Fit and Proper Test Calon Kapolri Bakal Digelar

Published

on

Continue Reading

DPR

Baleg: RUU BPIP Hanya Atur Sistem Kelembagaan

Published

on

Continue Reading

DPR

Sejumlah Wilayah Ditimpa Musibah Bencana, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Tangani Korban

Published

on

Continue Reading
Loading...