Connect with us

Politik

Ini Cara Menteri Tito Hindari Kurumunan Massa di TPS Saat Pilkada 2020

Published

on

Realitarakyat.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghadiri rapat dengan Komisi II DPR RI. Dalam rapat tersebut, Tito ditanyakan oleh dewan terkait cara menghindari kerumunan 100 jutaan pemilih saat proses pemilihan di TPS dalam Pilkada Serentak 2020.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus meminta penjelasan cara agar partisipasi pemilih tetap tinggi tapi tidak terjadi kerumunan di TPS. Awalnya anggota Guspardi mengatakan soal penjadwalan pemilihan dalam Pilkada 2020 yang dibagi dalam beberapa waktu. Dia meminta agar Kemendagri hingga KPU memikirkan cara agar target pemilih tercapai tapi kerumunan Covid-19 juga terjaga.

“Saya tadi dengan Pak Menteri bincang-bincang bahwa waktu (pemilihan) yang kita tetapkan dari jam 7-8, jam 8-9, dan seterusnya itu dimaksudkan adalah dalam rangka supaya tidak menimbulkan klaster baru terhadap pandemi Covid-19, tetapi jangan terlalu kaku dalam menyikapi itu,” kata Guspardi saat rapat kerja di ruang Komisi II, Gedung DPR RI, Kamis (26/11/2020).

Guspardi berharap KPU hingga Bawaslu tidak kaku dalam memerapkan aturan jadwal tersebut. Karena, kata dia, ini bisa menghambat para pemilih yang mungkin tidak bisa hadir sesuai waktu yang ditentukan.

“Saya langsung kemarin ke Bawaslu, langsung juga kepada KPU, mereka punya mindset apa yang tertulis, itu yang dilaksanakan padahal ketika itu misalkan saya datang jam 7, jam 8 saya ada punya tugas, sementara orang di sana tidak banyak kenapa tidak saya dilayanin melakukan hak pilih, kalau disuruh ‘Hei bapak baru boleh jam 12’ maka tidak datang, yang ingin pesan saya, di satu sisi kita menginginkan target luar biasa 77,2 persen bagaimana hal ini bisa sedayung selangkah,” ujarnya.

Tito lantas menjelaskan soal jadwal pemilihan, namun tetap menghindari kerumunan. Dia sependapat agar pengaturan jadwal bisa dilakukan fleksibel, tapi tetap berprinsip pada protokol kesehatan.

“Hindari kerumunan pada hari H itu sudah ada aturannya, jam undangan. Tadi saya setuju misalnya tetap tidak menghilangkan hak pilih. Misal yang bangun kesiangan bisa diakomodir jam 12 atau jam 1. Jika jam 7, jam 8 sepi, maka why not, yang sudah datang di agenda jam 8 dan jam 9, daripada kosong berikan diskresi ke KPPS untuk laksanakan pencoblosan. Tidak harus ‘Oh kamu jam 8, tidak bisa sekarang’. Prinsipnya tidak terjadi penumpukan. Sudah selesai, kembali dan hanya satu saksi” papar Tito.

Tito lalu menjelaskan jika ada 100,3 juta pemilih dalam DPT yang terdaftar pada 300 ribu TPS, maka setiap TPS bisa diisi kurang lebih 500 orang. Asumsi ini, kata dia, bisa berubah jika hanya 80 persen partisipasi pemilih sehingga hanya 400 orang per TPS.

Selanjutnya dia menyebut setiap TPS dengan 4 bilik akan dibagi jadwal 5 sesi setiap jam. Dengan begitu, kata dia, akan ada 20 orang yang memilih setiap jamnya di TPS tersebut. Dia pun mengibaratkan ini seperti ‘praktek dokter’.

“Kalau diatur mekanisme praktek dokter ini tidak akan timbulkan kerumunan, tapi dibutuhkan mesin kontrol yang kuat, maka itu kita rapat saat itu dengan TNI-Polri, satpol PP, Linmas untuk waspadai tanggal 9 Desember itu. Kedua sosialisasi sama-sama semua stakeholder,” ujarnya.

Dia juga memastikan setiap TPS akan disiapkan masker hingga sarung tangan sehingga masyarakat bisa aman dari penularan virus Corona. “Saya kira jangan khawatir TPS aman, akan disiapkan masker, sarung tangan, dan lain-lain, kedua juga para petugas juga dilengkapi peralatan ,tempat cuci tangan yang anggarannya sudah disediakan APBN,” imbuh Tito.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan ada 100.359.152 pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2020 yang akan datang. DPT tersebut tercatat pada 298.938 tempat pemungutan suara (TPS).[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Fit And Proper Test Calon Kapolri: Ditemani Jenderal Idham Azis, Komjen Sigit Tiba di Gedung DPR

Published

on

Komjen Listyo Sigit Prabowo (ist/net)
Continue Reading

Politik

Dirotasi ke Komisi III Jelang Fit and Proper Test Cakapolri, Johan Budi: Jangan Berandai-andai

Published

on

Continue Reading

Politik

PDIP Siapkan ‘Jenderal Senior’ Untuk Berondong Komjen Listyo di Fit and Proper Test Calon Kapolri

Published

on

Continue Reading
Loading...