Connect with us

Hukum

KPK Langsung Tahan Dua Staf Edhy yang Menyerahkan Diri

Published

on

Realitarakyat.com – Dua tersangka perkara dugaan suap ekspor benur atau benih lobster, Andreau Misanta Pribadi dan Amiril Mukminin telah ditahan oleh KPK. Keduanya ditahan setelah sebelumnya menyerahkan diri ke KPK.

“Untuk kepentingan penyidikan KPK menahan AM dan AMP selama 20 hari ke depan sejak 26 November sampai 15 Desember 2020,” kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2020).

Kedua akan ditahan di Rutan KPK cabang K4, gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Sebelum dijebloskan ke sel tahanan, keduanya akan diisolasi mandiri terlebih dahulu di Rutan KPK Cabang C1.

“Tahanan akan diisolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK C1,” sebutnya.

KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan ekspor benur atau benih lobster. KPK langsung menahan Edhy Prabowo.

“Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Dalam OTT ini KPK menetapkan 7 tersangka, yakni

Sebagai penerima, Edhy Prabowo (EP) sebagai Menteri KKP, Safri (SAF) sebagai Stafsus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta (APM) sebagai Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) sebagai Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih (AF) sebagai Staf istri Menteri KKP dan Amiril Mukminin (AM). Kemudian Suharjito (SJT) sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) sebagai pemberi suap.

Keenam tersangka penerima disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Wakapolri Gatot Dukung Putusan Jokowi Usung Listyo Sigit Jadi Calon Kapolri

Published

on

Continue Reading

Headline

Kata Pengacara, Habib Rizieq Lebih Menikmati Ditahan di Rutan Bareskrim

Published

on

Continue Reading

Daerah

Kejaksaan Tinggi NTT Ajukan Izin Penahanan Bupati Mabar ke Mendagri

Published

on

Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dulla (ist/net)
Continue Reading
Loading...