Connect with us

DPR

Beri Masukan ke Perpres Tugas TNI, Komisi III Soroti Definisi ‘Aksi Terorisme’

Published

on

Ketua Komisi III Herman Hery/Net

Realitarakyat.com – Pemerintah menerima masukan DPR RI mengenai rancangan peraturan presiden (Perpres) soal pelibatan TNI dalam aksi pemberantasan terorisme.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengaku pihaknya turut memberikan sejumlah catatan kritis terkait rancangan perpres itu.

“Iya betul. Komisi III telah memberikan pandangan dan catatan kritis terkait R-Perpres tersebut dan telah disampaikan kepada Menkumham. Selanjutnya hasil pandangan Komisi III akan dibahas oleh pemerintah melalui Menkopolhukam,” kata Herman Hery kepada wartawan, Jumat (27/11/2020).

Salah satu hal yang disoroti Komisi III DPR adalah mengenai definisi dari kata ‘aksi terorisme’. Menurut Herman, definisi yang ‘aksi terorisme’ masih belum menunjukkan perbedaan antara ‘aksi terorisme’ dengan ‘tindak pidana terorisme’.

“Definisi ‘Aksi Terorisme’ belum menunjukkan perbedaan Aksi Terorisme dengan Tindak Pidana Terorisme atau Terorisme sehingga belum mampu menjelaskan keadaan dan situasi peran TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 43 I UU No 5 Tahun 2018,” kata Herman.

“‘Aksi Terorisme’ seharusnya dipahami sebagai tindakan nyata yang menimbulkan suasana teror yang meluas dan melampaui kemampuan Kepolisian. Frasa ‘atau dengan eskalasi tinggi’ sebaiknya diubah menjadi ‘bereskalasi tinggi’,” sambungnya.

Lebih lanjut, Komisi III DPR menyoroti pengaturan lebih rinci mengenai batasan peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

Sebab menurutnya, tugas yang meliputi penangkalan dan pemulihan aksi terorisme adalah kegiatan yang menjadi kewenangan BNPT. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Dalam hal ini perlu adanya pengaturan lebih rinci dengan batasan-batasan yang jelas, bahwa telah timbul ancaman yang nyata dan membutuhkan pola pendekatan militer yakni sudah diluar kemampuan dari Kepolisian, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Selanjutnya, politikus PDIP ini menyoroti potensi adanya dualisme kewenangan dan pertentangan hukum dalam rancangan perpres tersebut. Khususnya, kemungkinan gesekan yang terjadi antara TNI dan aparat penegak hukum lainnya.

“Dalam Rperpres ini, kegiatan penangkalan berpotensi bergesekan atau bersinggungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pihak lain yakni aparat penegak hukum dan intelijen berdasarkan Undang-Undang. Hal ini berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan dan pertentangan hukum,” ucap Herman.

Selain itu, Komisi III DPR juga menyoroti kewenangan pencegahan dan kewenangan penindakan aksi terorisme. Herman secara khusus menyoroti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI tidak berwenang melakukan pencegahan Terorisme. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme merupakan kewenangan BNPT,” katanya.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI tidak berwenang melakukan pencegahan Terorisme. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme merupakan kewenangan BNPT,” imbuh Herman.[prs]

DPR

Pimpin Uji Calon Kapolri, Herman Herry: Komisi III Jalankan Tugas Konstitusional

Published

on

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry (ist/net)
Continue Reading

DPR

Pimpin Fit and Proper Test Kapolri, Herman Herry Tegaskan Komisi III Jalankan Tugas Konstitusional

Published

on

Continue Reading

DPR

Fit And Proper Test Calon Kapolri: Ditemani Jenderal Idham Azis, Komjen Sigit Tiba di Gedung DPR

Published

on

Komjen Listyo Sigit Prabowo (ist/net)
Continue Reading
Loading...