Connect with us

Politik

Kata Golkar, MUI Bukan Organisasi Politik

Published

on

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Wakil Ketua Komisi VIII , Ace Hasan Syadzily menyatakan jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan untuk kepentingan politik.

Hal ini dikatakan Ace terkait hilangnya nama-nama kelompok 212 dari kepengurusan MUI periode 2020-2025.

“Soal tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap Pemerintahan Jokowi, MUI bukan organisasi politik,” kata Ace saat dihubungi, Jumat (27/11/2020).

Ketua DPP Partai Golkar ini menyebut MUI merupakan tempat berhimpun semua ormas Islam untuk kemaslahatan umat. Dia mengatakan tujuan MUI bukan untuk kepentingan politik.

“MUI itu tempat berhimpunnya ormas-ormas Islam yang tujuannya bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk kemashlahatan umat,” ujar Ace.

Lebih jauh, Ace berharap pengurus MUI terbaru bisa menjadi wadah hingga pelayan umat.

“Kami berharap dengan kepengurusan yang baru ini, MUI menjadi wadah bagi para ulama, Kyai, cendikiawan muslim, dan tokoh agama Islam untuk berkiprah sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dalam bidang keagamaan,” kata tukasnya.

Seperti diketahui, Miftachul Akhyar resmi didaulat menjadi Ketua Umum Majelis Ulama (MUI) menggantikan Ma’ruf Amin. Pengurus MUI 2020-2025 masih diisi beberapa nama lama, namun tokoh seperti Din Syamsuddin hingga Tengku Zulkarnain tak ada di struktur kepengurusan.

Din Syamsuddin sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Din telah menyatakan tak akan menghadiri Munas MUI sebelum gelaran itu dilaksanakan.

Tengku Zulkarnain, yang dikenal kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah, juga tak ada di struktur kepengurusan MUI 2020-2025. Tengku Zul menghormati hasil Munas MUI dan menyatakan akan fokus berdakwah keliling Indonesia dan dunia.

Tokoh-tokoh yang dikenal berafiliasi dengan PA 212 juga tak lagi menjadi pengurus MUI 2020-2025. Bachtiar Nasir, yang duduk sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, tak mendapat posisi baru di kepengurusan teranyar. Bachtiar Nasir aktif memimpin GNPF MUI ketika kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah panas-panasnya.

Ada juga Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, yang tak diikutsertakan di kepengurusan MUI yang baru. Yusuf Martak menjabat bendahara di kepengurusan MUI yang lama.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Guspardi Minta Komisi II Batalkan Pembahasan RUU Pemilu

Published

on

Continue Reading

Headline

Relawan Jokowi Kembali Dapat Jabatan Komisaris di Perusahaan Plat Merah

Published

on

Continue Reading

Politik

NasDem Sebut Pembentukan Tim TP3 Laskar FPI Ada Kepentingan Terselubung Amien Rais

Published

on

Continue Reading
Loading...