Connect with us

Hukum

KPK Yakin Ada Pemberi Suap Lain ke Edhy Prabowo

Published

on

Ant

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan ada pemberi suap lain ke Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam perkara suap ekspor benih lobster.

Kendati demikian, KPK belum mau membuka apakah ada tersangka baru atau tidak dalam perkara ini.

“Apakah ada tersangka baru atau tidak karena dari proses dimungkinkan bukan hanya orang-orang sini saja yang terlibat,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2020).

Karyoto menyebut pihaknya saat ini masih terfokus pada 7 tersangka yang memiliki peran dominan dalam proses perizinan ataupun proses pengumpulan. Karyoto menyebut pihaknya akan menelisik terlebih dahulu peran tiap tersangka dalam perkara ini.

“Tapi dari yang sekarang ini yang betul-betul dominan melakukan perbuatan yang terkait dengan proses perizinan maupun proses pengumpulan, yang jelas nanti akan kita ambil keterangannya untuk tersangka nanti kita lihat perannya masing-masing,” ungkapnya.

KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan ekspor benur atau benih lobster. KPK langsung menahan Edhy Prabowo.

“Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Dalam OTT ini KPK menetapkan 7 tersangka, yakni

Sebagai penerima, Edhy Prabowo (EP) sebagai Menteri KKP, Safri (SAF) sebagai Stafsus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta (APM) sebagai Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) sebagai Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih (AF) sebagai Staf istri Menteri KKP dan Amiril Mukminin (AM). Kemudian Suharjito (SJT) sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) sebagai pemberi suap.

Keenam tersangka penerima disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Wakapolri Gatot Dukung Putusan Jokowi Usung Listyo Sigit Jadi Calon Kapolri

Published

on

Continue Reading

Headline

Kata Pengacara, Habib Rizieq Lebih Menikmati Ditahan di Rutan Bareskrim

Published

on

Continue Reading

Daerah

Kejaksaan Tinggi NTT Ajukan Izin Penahanan Bupati Mabar ke Mendagri

Published

on

Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dulla (ist/net)
Continue Reading
Loading...