Connect with us

Daerah

Jangan Pilih Mantan Napi Korupsi di Pilkada

Published

on

ilustrasi/net

Realitarakyat.com – Langkah Calon Bupati Purbalingga Petahana, Dyah Hayuning Pratiwi yang menggandeng mantan napi korupsi Sudono sebagai wakilnya di Pilkada Purbalingga 2020 menuai kritikan banyak pihak.

Menurut peneliti Formappi Lucius Karus, secara prinsip sulit untuk menerima fakta bahwa daerah akan dipimpin oleh mantan napi koruptor. Apalagi belum ada jaminan jika, mantan napi koruptor tersebut tidak melakukan hal yang serupa.

“Tentu saja itu jadi sulit ketika kemudian dia merasa didukung oleh partai politik pada saat Pilkada ini. Artinya potensi dia mengulangi perbuatannya itu sangat terbuka,” ujar Lucius, Jumat (27/11/2020).

Karenanya, kata dia, sangat penting untuk menggunakan waktu yang tersisa sebelum Pilkada ini untuk menyadarkan pemilih akan pentingnya untuk memilih calon-calon yang bukan mantan koruptor atau track recordnya lebih bersih.

“Jadi penting untuk menyerukan kepada pemilih, jangan pilih mantan napi koruptor. Karena sekali rakyat membiarkannya, maka kita ikut arus partai politik yang menganggap mantan napi koruptor orang-orang yang layak diberikan tempat dalam panggung politik,” bebernya.

Terlebih, lanjut dia, ada pengalaman dimana ada mantan napi koruptor terpilih lagi, dia mengulangi perbuatannya. “Oleh karena itu, pemilih atau publik bisa diandalkan untuk memastikan calon-calon yang tidak berintegritas itu tidak terpilih,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan, koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA), Adri Zulfianto. Menurutnya, langkah yang dilakukan Dyah itu menciderai semangat pemberantasan korupsi.

“Ketika Dyah Hayuning Pratiwi memilih untuk berpasangan dengan Sudono sebagai mantan napi korupsi untuk menjadi pasangannya dalam pilkada 2020, jelas sangat bertentangan dan menciderai semangat pemberantasan korupsi di Kabupaten Purbalingga,” terangnya.

Untuk diketahui, Sudono yang juga kontraktor mengaku terlibat kasus korupsi pembangunan normalisasi Bendung Bandung Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang tahun 2009.

Sudono, selaku Direktur PT Wira Remaja Purbalingga, dianggap telah menyebabkan kerugian negara pada pengerjaan proyek normalisasi bronjong Kali Belo Bendung Bandung Desa Boja Tersono. Proyek tahun anggaran 2009 senilai Rp 1,57 miliar itu sendiri dikerjakan oleh Kristiono bekerja sama dengan HM Arif Taufiqullah, anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Dalam tuntutan JPU, dikatakan bahwa Taufiq telah meminta pekerjaan itu kepada Sudono dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Kristiono. Namun diketahui bahwa hasilnya tidak sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sehingga hasilnya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasinya, meski sudah dinyatakan 100% selesai.

Sudono juga divonis menjalani penjara 1 tahun, berdasar Putusan Pengadilan Negeri Batang 24 Maret 2011, dan diperkuat Putusah Mahkamah Agung 9 Mei 2012.

Sudono sempat mendekam di Rumah Tahanan Kelas II B Batang, dan menyelesaikan masa hukumannya pada 7 Mei 2014.

Sesuai regulasi dari KPU, mantan napi korupsi tetap diperbolehkan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada dengan syarat yang bersangkutan mengumumkan status dan kasusnya secara terbuka.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Tim Tabur Kejati NTT Bekuk DPO Kasus Korupsi Bank NTT Cabang Surabaya

Published

on

Continue Reading

Daerah

Saksi Mengaku Terdakwa Tidak Pernah Buat Laporan Keuangan

Published

on

Continue Reading

Daerah

Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Gunungkidul, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Published

on

ilustrasi (ist/net)
Continue Reading
Loading...