Connect with us

Hukum

Minta KPK Tak Berlebihan Tangani Edhy Prabowo, ICW: Pernyataan Luhut Bentuk Intervensi

Published

on

Aktivis ICW, Kurnia Ramadhana (ist/net)

Realitarakyat.com – Pernyataan Menteri Koordinator Koordinator Bidang Kemaririman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak berlebihan memeriksa Edhy Prabowo, dipertanyakan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana.

Kurnia menilai, pernyataan tersebut, dinilai sebagai bentuk intervensi hukum yang sedang berjalan di lembaga anti rasuah tersebut.

“Luhut semestinya menjelaskan ke publik maksud pernyataannya tersebut serta bukti penanganan perkara secara berlebihan yang dilakukan oleh KPK. Sebab, kami tidak memahami apa yang dimaksud ‘jangan berlebihan,” kata Kurnia, Senin (30/11/2020).

Untuk itu, kata dia, akan lebih baik jika Luhut menjelaskan perihal dan maksud pernyataan tersebut atau mungkin mencontohkan penanganan perkara yang berlebihan itu seperti apa.

Karenanya, Kurnia mengimbau seluruh pihak, termasuk Pemerintah, untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Intervensi terhadap proses hukum, kata Kurnia, dapat dijerat dengan pasal perintangan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Segala upaya intervensi, baik langsung maupun tidak langsung, memiliki konsekuensi hukum tersendiri, yakni Pasal 21 UU Tipikor terkait dengan obstruction of justice,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Luhut yang kini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim berpesan kepada KPK agar tidak berlebihan dalam pemeriksaan Edhy Prabowo.

“Saya minta KPK juga periksa sesuai ketentuan yang bagus saja, jangan berlebihan. Saya titip itu saja. Tidak semua orang jelek, banyak orang yang baik kok,” katanya di Gedung KKP, Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Edhy sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap izin ekspor bibit lobster. Dalam kasus ini, Edhy diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor bibit lobster senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS melalui PT Aero Citra Kargo (PT ACK). PT Aero Citra Kargo diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir bibit lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, berdasarkan data, PT ACK dimiliki oleh Amri dan Ahmad Bahtiar. Namun diduga Amri dan Bahtiar merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja.

“Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya di tarik dan masuk ke rekening AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar,” kata Nawawi, Rabu (25/11/2020). (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Wakapolri Gatot Dukung Putusan Jokowi Usung Listyo Sigit Jadi Calon Kapolri

Published

on

Continue Reading

Headline

Kata Pengacara, Habib Rizieq Lebih Menikmati Ditahan di Rutan Bareskrim

Published

on

Continue Reading

Daerah

Kejaksaan Tinggi NTT Ajukan Izin Penahanan Bupati Mabar ke Mendagri

Published

on

Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dulla (ist/net)
Continue Reading
Loading...