Connect with us

DPR

Pemerintah Harus Hadapi Langkah Benny Wenda dengan Serius

Published

on

Sodik Mudjahid/Net

Realitarakyat.com – Pemerintah diminta serius dalam menghadapi deklarasi pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat oleh Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.

“Pemerintah harus menghadapinya secara serius dan total,” kata Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid kepada wartawan, Rabu (3/12/2020).

Sodik juga mendorong pemerintah serius menggunakan kewenangan hukum konstitusi NKRI dan hukum internasional dalam menyikapi pernyataan dari Benny Wenda. Ia berharap keutuhan NKRI tetap terjaga.

“Serius dalam arti menghadapinya dengan seluruh kewenangan hukum konstitusi NKRI dan hukum internasional, yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada NKRI untuk menghadapinya secara tuntas menjaga keutuhan NKRI,” ujarnya.

Selain itu, politikus Gerindra ini mengimbau pemerintah mengatasi pergerakan OPM hingga ULMWP secara total. Ia mengatakan pemerintah bisa membuka ruang dialog hingga jalur tindakan secara militer.

“Total dalam arti harus menghadapinya secara lengkap berbagai tahapan, dari mulai pembicaraan dengan ULMWP dan OPM dan seluruh potensi di Papua Barat sampai kepada tindakan militer, jika tidak ada jalan lain,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sodik mengingatkan agar dialog yang dilakukan pemerintah tidak memberi celah untuk bernegosiasi yang tak sesuai konstitusi RI. Pembicaraan juga harus tetap melibatkan para tokoh Papua.

“Pembicaraan tidak memberikan negosiasi dan konsesi khusus yang tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum di NKRI,” kata Sodik.

“Secara total dalam arti juga dihadapi oleh semua potensi NKRI mulai dari tokoh Papua, gubernur, Mendagri, sampai TNI jika diperlukan. Sekarang masanya TNI diturunkan jika diperlukan, bukan untuk turunkan spanduk,” sambungnya.

Seperti diketahui, pengumuman pemerintahan sementara Papua Barat ini disampaikan Benny Wenda di akun Twitter-nya, Selasa (1/12). Benny Wenda memanfaatkan momen 1 Desember, yang diklaim OPM sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.

“Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land,” tulis Benny Wenda seperti dilihat pada Rabu (2/12).[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

DPR Minta Pemerintah Perbaiki Teknis Karantina WNI dari Luar Negeri

Published

on

Continue Reading

DPR

Dewan Minta KY Miliki Bank Data Para Calon Hakim Agung

Published

on

Continue Reading

DPR

Pemerintah Tak Konsisten Jalankan Aturan Pelarangan WNA Masuk Indonesia

Published

on

Continue Reading
Loading...