Connect with us

DPR

Dewan Asal Papua Minta Pemerintah Pusat Intropeksi Diri

Published

on

Realitarakyat.com – Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas memberi perhatian serius terhadap dinamika sosial politik di tanah Papua. Dimana, rakyat Papua perlu perlakuan yang adil dan tidak terjadi diskriminasi yang berlebihan.

Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat diterima seluruh rakyat papua tanpa harus menutupi perilaku para oknum aparat yang terus menerus mencoreng institusi yang tidak menunjukan profesionalisme tugas.

“Jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, hal ini merupakan respon panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas. Papua juga ibarat daerah Oprasi Militer yang tidak pernah tuntas dalam penaganan konflik sosial politik,” kata Yan, kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Yan Mandenas menyayangkan cipta kondisi yang terus terjadi di tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati masyarakat Papua.

Menurutnya, ulah para oknum yang tidak bertangung jawab berakibat pada respons masyarakat Papua seakan tidak mendapat tempat dan keadilan yang layak di negerinya sendiri.

“Melihat korban rakyat Papua ibarat mahkluk yang tidak berharga dimata pemerintah pusat, saya berharap pemerintah pusat segera mengintropeksi diri,” tegasnya.

Yan menegaskan, tuntutan rakyat Papua merupakan ungkapan kekecewaan terhadap berbagai kejadian dan kejangalan yang tak kujung usai di tanah Papua.

“Sepanjang pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua saya yakin akan ada solusi damai di tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

“Rakyat Papua butuh perlakuan yang adil tanpa keadilan terjadi di tanah Papua saya yakin eskalasi politik di tanah Papua tidak akan berakhir karena rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri,” lanjut legislator Dapil Papua itu.

Ke depan, Ia berharap, pemerintah bisa menjadikan rakyat Papua menjadi subjek pembangunan lewat partisipasi. Sehingga, masyarakat Papua akan selalu merasa dihargai dan diberikan tempat oleh pemerintah.

Untuk itu, Yan meminta, agar pemerintah pusat tidak berlebihan meyikapi dinamika yang terjadi saat ini, Namun, pemerintah lebih baik introspeksi diri dan tetap fokus pada penyelesaian berbagai pelangaran HAM yang hingga kini belum tuntas.

“Sikap Pemerintah yang tidak konsisten terhadap penaganan berbagai persoalan Papua, mulai dari penanganan Kemanan, konflik sosial politik, korupsi, pembangunan manusia Papua, pemberdayaan orang asli Papua dan peyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang tak kunjung usai,” kata Yan.

Disisi lain, kata Yan, evalusi dan dialog harus terus di lakukan melalui perangkat pemerintah yang ada.

“Saya berharap perilaku aparat perlu dibenahi total lewat kebijakan satuan oranganisasi yang relevan terhadap sikap dan keinginan rakyat Papua,” tukas Yan.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPR

Rabu Minggu Depan, Fit and Proper Test Calon Kapolri Bakal Digelar

Published

on

Continue Reading

DPR

Baleg: RUU BPIP Hanya Atur Sistem Kelembagaan

Published

on

Continue Reading

DPR

Sejumlah Wilayah Ditimpa Musibah Bencana, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Tangani Korban

Published

on

Continue Reading
Loading...