Wapres Sebut Pemekaran Belum Dapat Dilanjutkan Karena Keuangan NegaraBelum Memungkinkan

  • Bagikan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah tetap melanjutkan moratorium pemekaran daerah. Dengan begitu pemerintah tidak akan melakukan pemekaran daerah yang sudah berlangsung dalam lima tahun terakhir.
Ma’ruf Amin menjelaskan salah satu alasan moratorium dilanjutkan karena keuangan negara dinilai belum memungkinkan untuk membiayai pemekaran daerah. Karena dalam pemekaran daerah ada fase transisi yang membutuhkan biaya operasional.
“Kebijakan pemerintah terkait usulan pemekaran daerah masih dilakukan penundaan sementara, moratorium,” kata Ma’ruf Amin dikutip dari siaran pers Setwapres di Jakarta, Jumat (4/12/2020).
Apalagi saat ini pemerintah tengah menghadapi pandemi covid-19. Menurutnya alokasi anggaran negara masih fokus dikerahkan untuk menangani covid-19 serta pemulihan ekonomi.
“Keuangan negara juga belum memungkinkan. Terutama karena masih diperlukannya pembiayaan prioritas-prioritas pembangunan nasional yang bersifat strategis. Seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia. Kondisi kebijakan fiskal nasional sedang difokuskan untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian. Tito menyebut pemekaran daerah memerlukan anggaran yang besar, mulai dari anggaran untuk infrastruktur, gaji pegawai, dan program kegiatan belanja modal hingga belanja barang.
“Kemampuan fiskal kita saat ini mengalami kontraksi yang cukup dalam dengan adanya pandemi. Kapasitas fiskal ini mempengaruhi pembentukan strategi DOB (daerah otonom baru),” ujarnya.(Din)
 

  • Bagikan