Connect with us

Daerah

Klaim Kerugian Negara Rp3 Triliun, Petrus Selestinus: Kajati NTT Jangan Bohongi Publik

Published

on

Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores (KRF), Petrus Selestinus (ist/net)

Realitarakyat.com – Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores (KRF), Petrus Selestinus, mempertanyakan pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengklaim terjadi kerugian negara sebesar Rp3 triliun terkait perkara tindak pidana korupsi pemilikan lahan Toro Lema, Batu Kalo, Labuan Bajo, Mangarai Barat (Mabar), NTT sebagai milik Pemda Manggarai Barat, Kejaksaan Tinggi NTT.

Padahal, menurut Petrus, Pemda Manggarai Barat maupun Kejaksaan Tinggi NTT, belum pernah menjelaskan kepada publik, apa saja bukti atas hak Pemda Mabar.

“Belum pernah menjelaskan kepada publik apa saja bukti alas hak Pemda Mabar. Apa dasar perhitungannya dan lembaga pemeriksa keuangan mana yang menghitung kerugian negara dengan angka fantastik sebesar Rp3 triliun itu?” tanya Petrus, dalam siaran persnya yang diterima Realitarakyat.com, Kamis (14/1/2021).

Dia menjelaskan, berdasarkan informasi, diperoleh fakta bahwa belum ada perbuatan hukum di hadapan PPAT untuk peralihan hak atas tanah 30 hektare di Toro Lema kepada Pemda Mabar.

“Karena itu, belum ada legal standing bagi Pemda Mabar dinyatakan sebagai pemilik lahan seluas 30 hektare di Toro Lema, Batu Kalo, apalagi kerugian negara,” kata Petrus.

Menurut dia, bila belum ada perbuatan hukum berupa peralihan hak yang sah, apakah akta jual beli, akta hibah atau akta apapun lainnya yang dibuat di hadapan PPAT, maka proses pemilikan hak atas nama Pemda Mabar, terkendala untuk mendapatkan SHM atau SHGB atau SHP pada Kantor Pertanahan Mabar.

“Karena itu, tidak ada alasan sedikitpun bagi siapapun, termasuk Pemda Mabar mengklain lahan 30 hektare sebagai milik Pemda Mabar atau dirugikan setara Rp3 triliun,” ujarnya menambahkan.

Upaya Kejaksaan Tinggi NTT, Petrus mengatakan, sangat prematur membawa kasus ini menjadi tindak pidana korupsi dan terlalu berani menentukan secara sepihak adanya kerugian negara.

“Ini jelas tindakan bodoh, karena kekuasaan negara yang begitu besar, digunakan pada hal-hal privat yang seharusnya pada fungsi Jaksa selaku Pengacara Negara, dengan terlebih dahulu memperkuat status hak pemilikan Pemda Mabar melalui upaya hukum gugatan perdata, bukan dengan instrumen tindak pidana korupsi,” katanya lebih lanjut.

Mencampuradukan Wewenang
Petrus mengatakan bahwa hal ini adalah sikap tidak jujur, membohongi, membodohi dan memberi harapan untuk sebuah “pepesan kosong” (fiksi).

“Ya ini adalah sikap tidak jujur, membohongi, membodohi dan memberi harapan untuk sebuah “pepesan kosong”, tidak saja kepada masyarakat NTT, tetapi juga kepada Jaksa Agung sebagai atasannya, yang seakan-akan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Dr. Yulianto, SH. MH ini sosok yang hebat dan peduli terhadap nasib rakyat kecil. Padahal banyak kasus korupsi besar lainnya di NTT mangkrak dan tidak tertangani selama bertahun-tahun dan diwariskan lagi kepada Kajati berikutnya,” ujar Petrus lagi.

Jika terdapat dugaan, katanya, bahwasannya ada pihak lain menggunakan dokumen palsu dan mengalihkan hak atas lahan Toro Lema, Batu Kalo, dengan memalsu dan menggunakan dokumen palsu, maka kewenangan penyidikan atas dokumen palsu dan menggunakan dokumen palsu itu harus dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme penyidikan tindak pidana umum dan wewenang untuk itu berada pada Polri, Cq. Polda NTT atau Bareskrim Polri.

“Oleh karena itu, tidak terdapat alasan hukum sedikitpun untuk mengkualifikasi peristiwa pemilikan lahan Toro Lema oleh pihak lain sebagai tindak pidana korupsi dan mengklaim kerugian negara sebesar Rp. 3 triliun, terlebih-lebih karena harga lahan 30 hektare di Toro Lema, Batu Kalo masih jauh dari nilai Rp 3 triliun, juga karena lahan Toro Lema dimaksud belum jadi milik Pemda Mabar dan masih dalam status sengketa pemilikan,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini.

Kejaksaan Tinggi NTT, kata Petrus, tampak tetap memaksakan kehendak, memperbanyak jumlah saksi, memeriksa saksi hingga ratusan orang secara berulang ulang-ulang.

“Konon ada saksi yang disuruh mengaku bersalah. Padahal penyidikan dengan pola memeras pengakuan bersalah dari saksi atau tersangka yang diperiksa, dilarang keras oleh KUHAP,” ujarnya.

Petrus mengatakan, terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan wewenang, dimana Dr. Yulianto, SH. MH dan tim penyidiknya sesungguhnya sedang menghambur-hamburkan uang negara sekedar ongkos pencitraan diri, dengan memperalat institusi Kejaksaan Tinggi NTT pada kasus tindak pidana umum yang sepenuhnya merupakan wewenang Polri, dicampuradukan dengan instrumen penyidikan tindak pidana korupsi sehingga Kejaksaan bisa masuk. “Inilah yang disebut penanganan tindak pidana korupsi untuk dikorupsi lagi,” katanya.

Pola kriminalisasi dimana Kasus Perdata dijadikan Pidana dan Kasus Pidana Umum dijadikan Pidana Khusus atau Korupsi, merupakan penyalahgunaan wewenang, karenanya Dr. Yulianto, SH.MH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, sedang memburu rente atas nama negara, tetapi dikhawatirkan nantinya lahan Toro Lema bisa saja lepas dari mulut buaya tetapi akan masuk lagi ke mulut macan, karena salah memilih jalan. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Sabriah, Korban Gempa di Mamuju Melahirkan Ditenda Pengungsian

Published

on

Continue Reading

Daerah

Gegara Pipa Gas Bocor di Madina, 4 Orang Tewas Keracunan

Published

on

Continue Reading

Daerah

Dugaan Korupsi Pengadaan Tanaman Boulevard, Kontraktor Pelaksana CV. Wiraditya Diperiksa 3 Jam

Published

on

Continue Reading
Loading...