Connect with us

Headline

Kubu Habib Rizieq Minta Raffi Ahmad Juga Diproses Hukum

Published

on

Realitarakyat.com – Pelanggaran protokol kesehatan di pesta Raffi Ahmad usai suami Nagita Slavina itu divaksin Covid-19 menyita perhatian Habib Rizieq Shihab. Ia ingin Raffi Ahmad dan semua orang yang terlibat di kerumunan itu diproses hukum.

Hal ini diungkapkan Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, saat dihubungi, Kamis (14/1/2021).

Aziz meminta orang-orang yang terlibat dalam kerumunan Raffi Ahmad diproses hukum seperti halnya Habib Rizieq Shihab. Dia juga meminta pemerintah bersikap adil dengan mengusut tuntas kerumunan Raffi Ahmad yang berpesta ria tanpa protokol kesehatan setelah menerima vaksin pagi harinya di Istana Negara.

“Harusnya hukum berlaku sama baik untuk HRS dan warga negara lain, untuk buktikan Indonesia negara hukum. Bukan negara kesewenang-wenangan,” kata Aziz saat dihubungi, Kamis (14/1/2021).

Menurutnya, pihak aparat berwenang hingga saat ini belum menunjukkan aksi untuk menindak kerumunan Raffi Ahmad, hanya melalui teguran saja. “Ini penegakan hukum diskriminatif dan tak berkeadilan nyata terang benderang,” tegasnya.

Sebelumnya Raffi Ahmad adalah salah satu selebritis yang berkesempatan mendapatkan vaksin Covid-19 perdana bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Keberadaan Raffi dalam sebuah acara pesta pada Rabu malam diketahui dari unggahan Instagram Story di akun @anyageraldine dan akun pribadinya @raffinagita1717.

Dalam unggahan tersebut, Raffi berkumpul bersama istrinya Nagita Slavina, Anya Geraldine, Gading Marten, dan Sean Gelael tanpa menggunakann masker dan tidak menjaga jarak.

Jika benar melanggar protokol kesehatan, Raffi terancam Pasal 93 UU Karantina Kesehatan No 6/2018.

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta,” tulis pasal tersebut.[prs]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Sabriah, Korban Gempa di Mamuju Melahirkan Ditenda Pengungsian

Published

on

Continue Reading

Headline

Pimpinan KPK: Tidak Ada Radikalisme dan Taliban di Lembaga Kami

Published

on

Continue Reading

Bekasi

Ketua DPRD Kota Bekasi Semangati Kegiatan BKMT dan IDMI Jatiasih

Published

on

Continue Reading
Loading...