Realitarakyat.com – Pemerintah sangat mengapresiasi berbagai pandangan dan masukan terkait penanganan kesehatan yang disampaikan oleh F-Partai Gerindra, F-Partai Demokrat, F-PAN, F-PKS, dan F-PPP.
Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, anggaran kesehatan mencapai Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara, lebih tinggi dari amanat UU kesehatan minimal 5 persen dari APBN.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada saat menyampaikan pidato Menkeu tentang jawaban pemerintah atas Pandangan Umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU APBN tahun 2022 beserta Nota Keuangannya di Ruang Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/8/2021).
Dari anggaran tersebut, lanjut Sri Mulyani, alokasi untuk penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan diperkirakan mencapai Rp115,9 triliun melalui strategi yang lebih adaptif dan berkesinambungan guna melindungi keselamatan masyarakat seluas-luasnya.
“Pemanfaatan anggaran tersebut akan diarahkan pada penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan, serta berbagai penanganan kesehatan seperti penguatan 3T (testing, tracing, and treatment), klaim biaya perawatan pasien Covid-19, penyediaan obat, dan insentif tenaga kesehatan,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebut, program vaksinasi masih menjadi fokus pemerintah, melalui berbagai upaya akselerasi guna mewujudkan kekebalan komunal atau herd immunity.
“Sampai dengan bulan Juni 2021, target vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per hari telah tercapai, dan diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan upaya percepatan vaksinasi diantaranya melalui pelibatan pemda, personil TNI/Polri, dan bidan yang dikoordinasikan oleh BKKBN,” ungkap mantan Managing Director Bank Dunia ini.
Pada tahun 2022, tutur Sri Mulyani, upaya menjaga ketersediaan vaksin serta keterjangkauan harga vaksin akan terus diupayakan, antara lain dengan menjalin kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral dan mengupayakan produksi vaksin dalam negeri melalui dukungan kerjasama dengan berbagai pihak.
Upaya percepatan vaksinasi, tambah Sri Mulyani, akan dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai APBN maupun skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat mampu.
“Pemerintah juga terus mendorong agar kampanye/edukasi dan pengawasan disiplin protokol kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas) tetap berlangsung, sehingga penyebaran kasus Covid-19 dapat dikendalikan,” tandas Sri Mulyani.[prs]
