Cegah Korupsi di NTT, Begini Komitmen Wakil Gubernur

  • Bagikan
Cegah Korupsi di NTT, Begini Komitmen Wakil Gubernur
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki komitmen yang tinggi untuk dilakukan pencegahan terhadap korupsi di wilayah pemerintah provinsi NTT.

Komitmen pemerintah ini bukan hanya akan diterapkan pada lingkup pemerintah provinsi NTT, namun komitmen untuk memberantas korupsi ini juga bakal diterapkan pada lingkup pemerintah Kabupaten/ Kota di NTT demi mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef A.  Nae Soi saat memberikan sambutan dalam Rapat Kooordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Penyerahan Sertifikat PLN & Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Hotel Aston Kupang, Senin 25 Oktober 2021.

“Tujuan misi ke – 5 adalah mewujudkan birokrasi profesional yang adaptif, berintegritas, kinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN,” kata Joseph.

Wagub NTT berharap Bupati dan Walikota se – Nusa Tenggara Timur membangun komitmen bersama dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk tegas melakukan pencegahan dan penanganan korupsi.

Dijelaskannya, misi untuk mewujudkan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efesien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

“Birokrasi dan aparatur dituntut untuk bekerja secara operasional dan orientasi pada hasil serta memberikan manfaat pada pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT,” katanya.

Dalam penyelenggaraan program pencegahan korupsi di NTT, kata Josef, Pemprov NTT telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pencapaiannya. Antara lain penetapan aksi pencegahan korupsi yang menjadi dasar hukum bagi perangkat daerah dalam pertanggungjawaban untuk mengalokasikan kegiatan dan anggaran pencegahan korupsi.

Menetapkan penanggung jawab aksi pencegahan korupsi, menegaskan penanggung jawab aksi untuk menetapkan waktu pelaksanaan, dan pendampingan APIP atas pelaksanaan aksi oleh OPD dan Pemerintah, dan mempersiapkan sarana informasi pencehahan korupsi.

“Berbagai capaian dalam pencegahan korupsi telah diperoleh pada areal perencanaan dan penganggaran antara lain dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang memudahkan dalam konsisten perencanaan dan usulan masyarakat dalam Musrenbang, pokok pikiran DPRD serta usulan perangkat daerah,” paparnya.

“Capaian aksi pencegahan korupsi oleh Pemprov NTT tahun 2020 nilai capaian hasilnya sebesar 78,75% dengan mampu melaksanakan 93 sub aksi dari 103 sub aksi yang ditetapkan. Dalam hasil pelaksanaan program strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2020 Pemprov NTT berada diurutan ke 6 dari semua Provinsi dengan skor 75,78%,” kata Wagub.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar mengatakan ada 3 hal utama dalam pemberantasan korupsi yaitu Pendidikan Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye anti korupsi secara sistematis bagi aparatur, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mmum.

Pencegahan Korupsi dengan koordinasi, pengendalian gratifikasi, kepatuhan LHKPN dan monitoring serta Penindakan Korupsi dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan.

Dia menyebutkan terdapat 8 area program pemberantasan korupsi terintegrasi diantaranya perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, APIP, Perizinan, Manajemen Aset, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, serta Tata Kelola Dana Desa.(rey)

  • Bagikan