KPK Akan Turun Selidiki Kasus Proyek Toilet Mewah Bernilai Rp 98 Miliar Di Bakasi

  • Bagikan
Septik Komunal
Ilustrasi gambar. DOK/NET
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pembangunan toilet di sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan, pihaknya telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan selama proses penyelidikan berlangsung.

“Sejauh ini masih penyelidikan. Kita mengundang para pihak yang diduga mengetahui itu untuk dimintai keterangan, diklarifikasi, jadi belum yang pro justicia ya,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Ia mengakui, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat perihal dugaan korupsi tersebut.

Pihaknya pun, kata dia, telah menerbitkan surat penyelidikan untuk melakukan verifikasi serta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui dugaan rasuah tersebut.

“Jadi, belum ada upaya paksa yang kami lakukan,” jelas Alex.

Hingga saat ini, kata dia, KPK belum menetapkan satu pun tersangka dalam perkara tersebut. Hal itu, kata dia, akan dilakukan usai gelar perkara yang melibatkan tim penyelidik, penyidik, hingga penuntutan.

“Baru nanti dipresentasi ke pimpinan untuk memaparkan temuan-temuan apa yang bisa menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka,” ucap Alex.

Sebagaimana diketahui, Proyek pembangunan toilet di Kabupaten Bekasi menuai kehebohan dengan proyek pembangunan toilet yang bernilai Rp 98 miliar. Memang anggaran pembangunan diperuntukkan bagi 488 sekolah, miliaran rupiah tidak digunakan untuk membangun satu toilet saja. Tapi nilai Rp 198,5 juta untuk membangun toilet di setiap sekolah tetap jumlah yang fantastis.

Saat itu Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, menjelaskan tujuan pembangunan toilet tersebut adalah untuk menekan penyebaran Covid-19 di sekolah-sekolah.

“Itu tujuannya dalam rangka menghadapi pembelajaran tatap muka termasuk sanitasi, WC, tempat cuci tangan terus juga dan yang lainnya. Sengaja kita anggarkan untuk (sekolah) tatap muka,” jelas dia kepada wartawan di SD Karang Rahardja, Cikarang Utara, Selasa (15/12/2020) yang lalu.

Eka menjelaskan, salah satu program pemerintah daerah pada 2020 adalah membangun fasilitas di sekolah yang tidak layak. Pembangunan toilet, kata dia, berkaitan dengan protokol kesehatan.

“Ini berkaitan dengan cuci tangan. Kita jangan lihat toiletnya saja, nanti silahkan rincinya ke dinas teknis. Intinya, dalam rangka Covid, tidak boleh kita mengganggu aktivitas belajar,” terang dia.

Berdasarkan pantauan Republika di lokasi, toilet yang dibangun di SD Karang Rahardja, Cikarang Utara terdiri dari tiga buah kloset. Dua pintu di antaranya digunakan sebagai tempat buang air besar, kemudian satu pintu yang lain merupakan toilet dengan dua kloset laki-laki.

Di sisi luar toilet, ada tiga keran yang dapat digunakan sebagai tempat wudhu. Serta, dilengkapi dua buah tempat cuci tangan atau wastafel.

Pemerintah Kabupaten Bekasi pun memberi penjelasan mengapa proyek pembangunan toilet di 488 titik sekolah memiliki anggaran yang jumbo. Pajak dan keuntungan kontraktor menjadi salah satu penyebabnya tingginya harga pembuatan toilet.

Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro, menerangkan pajak yang ditanggung oleh pemda untuk setiap titik pembangunan mencapai 12 persen. Sedangkan keuntungan kontraktor adalah sebesar 10 hingga 15 persen.

“Tanpa pajak dan keuntungan itu harganya Rp 149 juta, tapi kan ada pajak dan keuntungan kontraktor sebesar 10-15 persen,” kata Benny.

Dilansir dari website sirup.lkpp.go.id, anggaran untuk pembangunan toilet di SD Negeri Karangraharja 02 mencapai Rp 198,55 juta. Uang itu berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2020.

Toilet di SD Karang Rahardja, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dibangun dengan anggaran Rp 198,5 juta. Pembangunan toilet ini bagian dari upaya pemda mempersiapkan fasilitas bagi sekolah tatap muka. – (Republika/Uji Medianti)

“Jadi 35,8 meter persegi termasuk pekerjaan water tank dan pekerjaan wastafel yang tersebar di sana. Wastafel ada lima buah dengan keran injak berikut instalasinya,” tutur dia.

Untuk harga satuan per meter persegi dengan bangunan tidak tingkat dan sederhana, kata Benny, perlu merogoh kocek Rp 5,8 juta per meter persegi. Jika dibangun tanpa pajak, maka uang yang perlu digelontorkan hanya Rp 4,3 juta per meter persegi.

“Di Kabupaten Bekasi, harga satuan per meternya lima juta delapan ratus (Rp 5,8 juta), tanpa pajak empat juta tiga ratus (Rp 4,3 juta),” terangnya.

Proyek pembangunan toilet di 488 titik sekolah ini murni dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Menurutnya, nilai tersebut sudah sesuai dengan perencanaan anggaran.

“Kalau ada dugaan penyelewengan, harus diawasi juga sama teman-teman media. Apakah sesuai dengan spesifikasi apa tidak di lapangan. Perencanaan sesuai dengan harganya,” kata dia.(Din)

  • Bagikan