Basarah Minta Penanganan Kasus Mafia Tanah Dilakukan Lintas Sektoral

  • Bagikan
basarah
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dalam Seminar Nasional bertajuk "Refleksi Akhir Tahun, Memutus Ekosistem dan Episentrum Mafia Tanah" yang diselenggarakan oleh MPR dan Pascasarjana UKI, di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/12)/Dok.Ist
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai penanganan kasus mafia tanah di Indonesia harus dilakukan lintas sektoral dan menyeluruh dari pemerintah pusat hingga desa.

“Kejahatan atas tanah dilakukan berjamaah yang terstruktur, sistematis, dan masif. Karena itu penanganannya harus lintas sektoral dan menyeluruh dari pusat hingga desa, lalu notaris, penegak hukum hingga pengadilan,” kata Basarah dalam Seminar Nasional bertajuk “Refleksi Akhir Tahun, Memutus Ekosistem dan Episentrum Mafia Tanah”, yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister dan Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) bekerjasama dengan MPR RI, di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/12).

Dia menilai memutus ekosistem dan episentrum mafia tanah harus dari hulu karena jika hulu tidak tembus mafia maka prosesnya tidak akan berjalan.

Karena itu, menurut dia, pemangku kepentingan di tingkat negara harus memiliki kemauan politik dan aksi politik untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Basarah mendukung upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang akan merevisi prosedur pendataan tanah sebagai bentuk pembenahan peta tanah masyarakat.

Namun, menurut dia, peran Komisi Yudisial (KY) dan penegak hukum sangat penting untuk mengawasi aparat pengadilan agar tidak terjadi peradilan yang sewenang-wenang.

“KY dan aparat penegak hukum perlu melakukan pengawasan terhadap persidangan dalam kasus pertanahan. Lalu penting terhadap pengawasan dari organisasi notaris karena kepatuhan notaris terhadap regulasi sangat penting untuk menghindari praktik penyimpangan,” ujarnya.

Basarah menilai pendekatan represif diperlukan ketika sudah ada tindak pidana yang dilakukan aparat penegak hukum seperti polisi, Kejaksaan, dan KPK.

Menurut dia, Presiden Jokowi sangat berkomitmen dalam memberantas mafia tanah dan Polri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Tanah.

Sementara itu, Ketua Program Studi Doktor Hukum UKI John Pieris mengaku heran dengan persoalan mafia tanah yang tidak pernah selesai. Dia heran meski sudah ada satgas antimafia tanah, persoalan mafia tanah belum ada titik terang.

“Laporan BPIP mengatakan 83% tanah dikuasai pengusaha pribumi 7% asing. Sisanya dimiliki rakyat. Ini berarti kedaulatan rakyat hilang. Karena itu, kita berharap seminar ini menghasilkan solusi strategis dan komitmen bersama untuk memerangi mafia tanah,” tandas John Pieris.[prs]

  • Bagikan