Realitarakyat.com – PDIP menjadi salah satu partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak mentah-mentah wacana penundaan pemilu. Di balik kerasnya sikap PDIP, ada isu perihal lobi-lobi jabatan yang menyeret nama Ketua DPR RI Puan Maharani.
Isu ini tentang kabar lobi-lobi agar PDIP goyah menentang penundaan Pemilu 2024. Puan Maharani yang tampil di wawancara spesial bersama CNN Indonesia TV menjawab kabar liar yang menyatakan dirinya ditawarkan jabatan wakil presiden menggantikan pejabat saat ini, Ma’ruf Amin.
Puan Maharani pun bingung menjawab pertanyaan seputar lobi-lobi jabatan wapres. Puan mengatakan tak ada instrumen hukum yang mendukung pewujudan isu ini.
“Itu juga saya bingung ya caranya gimana ya, caranya pakai apa ya, karena di aturannya nggak ada kayak begitu,” kata Puan Maharani.
Puan menegaskan pergantian kepemimpinan di Indonesia punya mekanisme tetap. Dia heran jika memang ada pihak yang mengusulkan ide-ide di luar konstitusi dengan gampangnya.
“Jadi 2 periode, setiap periode itu ada mekanismenya, aturannya, sesuai undang-undang kemudian mau ganti-ganti seenaknya itu dari mana aturannya, saya belum tahu. Coba kasih tahu saya aturannya kayak gimana. Kok terlalu gampang kemudian mengganti dan menego sesuatu hal yang sangat luar biasa,” kata Puan.
Baca juga:
Puan Bertemu Delegasi Thailand di Bali, Bahas soal Pandemi Jadi Endemi
Puan mengaku mendengar isu ditawari menjadi wapres baru dari media. Dia juga meragukan informasi yang diklaim berasal dari seorang menteri tersebut. Puan menegaskan sekali lagi tidak pernah dilobi langsung oleh pembantu Presiden Jokowi.
“Dan itu kan saya juga baru dengarnya. Itu kan katanya dan hanya ada di media. Ya betul atau nggak. Katanya ada satu orang menteri yang memberikan bocoran A1. Ya sebutin menterinya siapa,” ujar Puan.
“Nggaklah (dilobi). Sampai 2024 itu wapresnya masih Pak Ma’ruf. Nggak ada yang datang. Kalau ada yang mau datang, coba ayo dateng ke saya,” ujar Puan.
PDIP Fokus Pemilu 2024
Terkait isu ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tetap berkonsentrasi menyiapkan proses Pemilu 2024. “Kami sekarang konsentrasi persiapan Pemilu 14 Februari 2024 saja. Terkait capres dan cawapres Ibu Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan pada momentum yang tepat,” kata Hasto Kristiyanto.
Meski begitu, dia tak memusingkan kabar itu. Menurutnya, seluruh analisis boleh saja disampaikan di negara demokrasi. Dia menekankan PDIP berkomitmen mengikuti tahapan pemilu dan menyerahkan kepada rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
“Seluruh analisis boleh saja disampaikan karena ini negara demokrasi. PDI Perjuangan (PDIP) berkomitmen penuh mengikuti seluruh tahapan Pemilu dan pada akhirnya rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan siapa pemimpinnya,” katanya.
“Jadi pilihan untuk lebih memilih bergerak ke bawah bersama rakyat merupakan jalan terbaik untuk memenangkan Pemilu,” imbuhnya.
Lantas, dia mengklaim ketaatan PDIP pada konstitusi bukan karena persoalan bagi-bagi jabatan, melainkan karena partainya berpegang teguh pada prinsip.
“Dengan demikian, ketaatan PDI Perjuangan (PDIP) pada konstitusi tidak hanya sebagai kesadaran, namun sebagai prinsip yang dipegang teguh, dan itu terjadi bukan karena bagi-bagi jabatan, tetapi memang seharusnya seperti itu,” kata Hasto.(Din)
