Guspardi Tak Masalahkan Partai Buruh Tolak Masa Kampanye Pemilu 2024

  • Bagikan
kpu-bawaslu
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. //Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, mempersilakan Partai Buruh yang mengancam bakal menggelar demo untuk menolak durasi masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari.

Menurutnya, Partai Buruh mempunyai hak untuk melakukan penolakan dengan menggelar aksi demonstrasi.

“(Tapi) yang jelas kita ini taat asas, taat hukum, dan kalau ada pihak-pihak atau partai tertentu yang menolak dan lain sebagainya itu hak mereka, itu dijamin oleh Undang-Undang. Kalau dia tidak terima, mau demo dan lain sebagainya silakan saja,” ujar Guspardi kepada wartawan, Rabu (15/6).

Pada prinsipnya, lanjut Guspardi, seluruh partai politik baik yang berada di parlemen maupun tidak, semuanya diperlakukan sama oleh Undang-undang. Politikus PAN itu menegaskan, tidak ada diskriminasi dalam penentuan lama masa kampanye maupun jadwal lainnya.

“Jadi bukan di sana ranah soal asas keadilan dan lain sebagainya. Asas keadilan itu manakala KPU diskriminasi dalam melayani partai-partai tertentu dan tidak melayani partai lain,” tegas Guspardi.

Lebih lanjut, legislator Dapil Sumatera Barat ini menjelaskan ada beberapa pertimbangan yang mendasari penetapan durasi kampanye selama 75 hari. Pertama, durasi masa kampanye yang terlalu lama dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif.

“Kita ini kan masih dalam kondisi belum selesai pandemi COVID-19, jangan sampai kampanye yang terlalu panjang itu menimbulkan riak, menimbulkan dinamika ke arah sesuatu yang negatif,” jelas Guspardi.

“Jadi penetapan durasi masa kampanye selama 75 hari itu berlaku sama untuk semua partai, baik yang ada di Senayan ataupun tidak,” imbuhnya.

Karena kampanye merupakan proses sosialisasi kepada masyarakat, tambah Guspardi, prinsipnya sudah dilakukan partai politik sejak pembentukan partai. Sehingga menurutnya, partai politik bisa saja melakukan sosialisasi sejak sekarang, karena belum berlakunya aturan yang membatasi kegiatan tersebut.

“Jadi, durasi kampanye yang diatur dalam PKPU selama 75 hari itu adalah durasi masa kampanye di dalam tahapan pemilu,” tuturnya.

“Jika sebelum masuk kepada masa kampanye dalam tahapan pemilu, partai manapun silakan saja dari sekarang mau sosialisasi, mau kampanye, mau apa, karena itu bukan tahapan pemilu dan KPU tidak bisa ikut campur,” pungkas anggota Baleg DPR RI itu.[prs]

  • Bagikan