Mukhtarudin Dorong Eselon I Kementereian ESDM Pro Aktif Koordinasi dengan Komisi VII

  • Bagikan
Pajak
Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI untuk memprioritaskan program yang berkaitan dengan masyarakat dalam realisasi anggaran Tahun 2022 dan tidak memasukkannya ke dalam automatic adjusment Tahun Anggaran 2022.

Kesepakatan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen RBTKE dan Kementerian ESDM RI di Parlemen Senayan Jakarta, Senin 6 Juni 2022. Khususnya menyangkut Bantuan Pasang Baru listrik dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengatakan, Komisi VII DPR mendorong seluruh eselon I Kementerian ESDM RI untuk lebih pro aktif dalam berkoordinasi dan melibatkan Komisi VII DPR RI dalam pelaksanaan program kegiatan TA 2022.

“Termasuk perencanaan, revisi peraturan yang membatasi dan kendala-kendala yang dihadapi dan implementasi program di lapangan khususnya yang terkait dengan kepentingan masyarakat di daerah,” ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulisnya.

Komisi VII DPR RI juga mendesak seluruh Eselon I Kementerian ESDM RI untuk memprioritaskan perencanaan anggaran yang fungsional dan efisien termasuk dengan melakukan proses tender, pelaksanaan program lebih awal dengan memprioritaskan daerah 3 T.

Politisi Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah ini mengatakan program pembangunan mesti berkeadilan dan berkelanjutan, agar dirasakan semua penduduk. Termasuk tentunya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Selain itu, Komisi VII DPR mendorong Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM untuk memantau percepatan pengadaan pembangkit listrik dengan PT PLN Persero sesuai dengan perencanaan ketersediaan sebaran Gardu induk, Gardu transmisi dan gardu distribusi di wilayah Maluku, Maluku Utara dan daerah 3 T lainnya seperti Papua Papua barat dan wilayah Kalimantan.

“Koordinasi itu penting agar listrik dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Mukhtarudin.[prs]

  • Bagikan