Ketua Komisi VIII DPR RI Minta Polisi Gerak Cepat Temuan PPATK Terkait Adanya Indikasi Dana ACT Ke Teroris

  • Bagikan
Ketua Komisi VIII DPR RI Minta Polisi Gerak Cepat Temuan PPATK Terkait Adanya Indikasi Dana ACT Ke Teroris
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily /net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melapor ke Densus 88 dan BNPT soal hasil analisis terkait adanya indikasi penyalahgunaan dana ACT ke aktivitas terlarang. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meyakini PPATK tidak gegabah dalam melaporkan hasil temuannya itu.

“Saya kira PPTAK tidak akan gegabah dalam menginformasikan dugaan adanya aliran dana ACT yang diduga digunakan untuk kegiatan teroris. PPAT menyerahkan data-data faktual kepada penegak hukum, khusus Densus 88, untuk membuktikan dugaan penyimpangan dana tersebut,” ucap Ace kepada wartawan, Selasa (5/7/2022).

Dia meminta agar pihak berwajib dapat mengusut tuntas aliran dana ACT setelah ada indikasi penyelewengan dana untuk kegiatan terlarang. Jika terbukti, kata dia, maka ACT harus ditindak tegas.

“Harus diusut tuntas agar dana dari masyarakat yang tujuannya untuk membantu kemanusiaan, jangan digunakan untuk tindakan terorisme. Jika benar dugaan itu bisa dibuktikan, maka ACT harus ditindak,” katanya.

“Apalagi dana-dana tersebut berasal dari masyarakat. Maka, penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan kemanusiaan,” imbuhnya

PPATK Lapor ke Densus 88-BNPT

Diberitakan sebelumnya, PPATK sedang menganalisis aliran dana dari Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sebagian hasil analisis sudah diserahkan ke aparat penegak hukum.

“Iya kami sudah proses sejak lama dan sudah ada hasil analisis yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum,” kata Ketua PPATK Ivan kepada wartawan, Senin (4/7).

Ivan menuturkan, dari hasil analisis sementara, teridentifikasi ada penyalahgunaan dana terkait aktivitas terlarang. Dia mengatakan hasil analisis sudah diserahkan ke Densus 88 dan BNPT.

“Transaksi mengindikasikan demikian (penyalahgunaan). Indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang. Ke Densus, BNPT ya (laporan diserahkan),” tuturnya.

Ivan menyampaikan, proses analisis masih dilakukan. Nantinya kata Ivan hasil selanjutnya akan diserahkan ke aparat penegak hukum.(Din)

  • Bagikan