Realitarakyat.com – Taring dari Bidang Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), berhasil dipatahkan oleh kasus dugaan korupsi pembelian MTN senilai Rp. 50 miliar oleh Bank NTT dari PT. SNP Finance.
Bagaimana tidak, Bidang Pidsus yang dulunya ditakuti bahkan disegani oleh masyarakat NTT, kini serasa tak memiliki nyawa dalam penuntasan kasus korupsi di NTT. Nyawa dari bidang Pidsus Kejati NTT dikubur hidup – hidup oleh kasus MTN Bank NTT.
Bidang Pidsus Kejati NTT saat ini, jauh berbeda bahkan tak sebanding pada massa – massa sebelumnya. Bidang Pidsus Kejati NTT saat ini serasa tak berdaya akibat dililit oleh kasus MTN Bank NTT senilai Rp. 50 miliar.
Kasus dugaan korupsi pembelian MTN senilai Rp. 50 miliar oleh Bank NTT berhasil membuat Kepala Seksi Penyidikan (Kasi Dik) Kejati NTT, Salesius Guntur, S. H, tak berdaya bahkan membuka suarapun untuk bicara tak mampu lagi.
Kasus MTN senilai Rp. 50 Miliar pada Bank NTT berhasil meluluhlantakan nyawa dan keberanian dari bidang Pidsus Kejati NTT dibawah kendali Kasi Dik Kejati NTT, Salesius Guntur, S. H.
Berbagai alasan dan alibi yang dibangun oleh bidang Pidsus Kejati NTT hanya untuk menghindari penuntasan kasus korupsi pembelian MTN senilai Rp. 50 miliar oleh Bank NTT dari PT. SNP Finance.
Dalam kasus ini, penyidik Pidsus Kejati NTT hanya berani mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) telah terpenuhi, namun aksi nyata untuk penuntasan kasus ini belum layak diberikan nilai positif.
Kajati NTT, Hutama Wisnu, S. H, M. H yang dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Pemyidikan (Kasi Dik) Kejati NTT, Salesius Guntur, S. H kepada wartawan pekan lalu menegaskan bahwa pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari BPK RI.
“Kami selaku penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), telah menjadwalkan pemeriksaan ahli dari BPK RI,” ungkap Kasi Dik Kejati NTT.
Menurut Guntur, pemeriksaan ahli BPK RI ini untuk kepastian kerugian keuangan negara sesuai LHP BPK RI Perwakilan NTT yang menyatakan bahwa pembelian MTN berpotensi kerugian keuangan negara Rp. 50 miliar oleh Bank NTT.
“Untuk memastikan kerugian keuangan negara dalam kasus itu, kami minta ahli dari BPK RI. Hal itu guna kepastian kerugian keuangan negara seperti dalam LHP BPK RI Perwakilan NTT,” tegas Guntur.
Selain itu, lanjutnya, penyidik Tipidsus Kejati NTT juga menunggu hasil penelusuran dari PPATK terkait aliran uang terhadap tujuh (7) nama yang diduga terlibat dalam kasus pembelian MTN senilai Rp. 50 miliar.
“Kami juga sementara menunggu hasil penelusuran dari PPATK terhadap tujuh (7) nama yang dicurigai terlibat dalam kasus ini,” ungkapnya.(rey)
