Dave Laksono Duga Kebocoran Data Pejabat Indonesia Ada Indikasi Motif Politik

  • Bagikan
Dave Laksono Duga Kebocoran Data Pejabat Indonesia Ada Indikasi Motif Politik
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono (Dok.Pribadi)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno alias Dave Laksono menduga kebocoran data pejabat Indonesia terindikasi adanya motif politik.

Diketahui, hacker Bjorka membocorkan data pribadi sejumlah pejabat ke publik seperti Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Menkominfo Johnny G. Plate, Mendagri Tito Karnavian, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Ketua DPR Puan Maharani hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Saat ini sih belum terlihat, tapi ya tampaknya sih ada tendensius kesana [politik]. Tapi ya kita belum bisa terlalu cepat untuk mengatakan hal tersebut,” kata Dave dalam diskusi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9).

Sementara terkait alasan pengalihan isu BBM hingga Ferdy Sambo, Dave mengaku tidak ingin berkomentar lebih jauh. Pasalnya, ia mengatakan semua hal itu memiliki tingkatan yang rawan. Terkait kebocoran data ini, Dave meminta pemerintah terkait seperti Kominfo untuk melakukan perbaikan, meningkatkan, serta memperbarui sistem keamanan siber.

Selain itu, pemerintah juga bisa membuat protokol yang sama di semua kementerian lembaga maupun swasta, yakni Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) selaku pengampu data.

“Sehingga tidak mudah dihack oleh pihak asing atau luar. Karena hacker juga, kita nggak tahu hacker nggak selalu dari luar negeri loh. Hacker dalam negeri juga banyak,” ujar Dave.

Langkah lain yang dapat dilakukan pemerintah menurutnya adalah dengan merekrut talent-talent baru. Menurut Dave, cara tersebut bisa membuat mereka untuk menciptakan sistem baru yang lebih baik. Lebih lanjut, Dave menjelaskan bahwa persoalan kebocoran data ini sudah didengar oleh Presiden Jokowi.

“Nah, itu presiden sudah buat tim reaksi cepat. Namanya reaksi cepat ya harus kerja cepat,” tuturnya.

Ia lantas berharap agar tim reaksi cepat tersebut dapat selesai hingga 1-2 hari ke depan dan maksimal 7 hari minggu ini. “Sudah ada kejelasan permasalahannya bagaimana, gimana cara ngatasinnya, dan sehingga hal ini tidak terulang kembali,” tutup Dave.[prs]

  • Bagikan