Risma Ngeluh Anggaran Bansos Tragedi Kanjuruhan Kurang

Realitarakyat.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan besaran anggaran bantuan sosial untuk korban bencana alam kurang terutama saat terjadi tragedi Kanjuruhan, Malang pada Oktober 2022 lalu sangat kurang.

Risma curhat soal besaran anggaran untuk Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam itu saat laporan alokasi anggaran dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, Rabu (8/2).

“Ini Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, ini kita kenapa 100 persen sebetulnya kurang, Pak. Karena itu kita minta dari dana hibah karena Kanjuruhan yang meninggal banyak,” ucap Risma.

Dia bilang jumlah alokasi anggaran bansos untuk korban Kanjuruhan mengalami kekurangan. Ia karenanya mengambil dari dana hibah untuk menambal kekurangan tersebut.

“Ini kemarin minus Pak untuk bencana di Malang itu Pak, Kanjuruhan, enggak ada duitnya. Jadi kami minta dari dana hibah,” katanya.

Kementerian Sosial merealisasikan besaran anggaran senilai Rp50,89 miliar atau 100 persen untuk Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam. Jumlah itu dialokasikan untuk jumlah penerima sebanyak 48.457 orang.

Sedangkan, masyarakat rawan bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan sebanyak 30.600 orang. Jumlah itu belum termasuk 250 kelompok rawan bencana sosial dan non alam. Adapun jumlah anggaran untuk Kemensos 2023 sebesar Rp 78,1 triliun. Angka ini lebih kecil dari 2022 yang sebesar Rp 78,3 triliun.

“Tahun ini (anggaran) malah turun. Yang dulunya 2022 itu Rp 78,3 triliun, 2023 turun Rp 78,1 triliun,” kata politikus PDIP itu.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan korban Tragedi Kanjuruhan Malang mengadu ke Komisi X DPR RI untuk meminta keadilan dan penuntasan kasus secara transparan.

Dari sejumlah persoalan yang mereka bawa ke kantor wakil rakyat, salah satunya para korban mengeluhkan bantuan pengobatan yang sudah dicabut sejak akhir Desember 2022 lalu. Kini, sejumlah korban diklaim harus mengeluarkan uang pribadi untuk membiayai pengobatan mereka.

“Kurang lebih per bulan Desember akhir. Itu sudah mulai diputus. Penangan untuk semua. Karena KLB udah dicabut,” ucap salah satu tim advokasi dari Aremania, Simon Zakaria di kompleks parlemen, Rabu (18/1).[prs]