Realitarakyat.com – Puluhan ribu satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang kekinian berstatus non pegawai negeri sipil atau PNS mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia jika tak ada kejelasan mengenai status mereka yang tak diangkat menjadi PNS.
Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdillah Thamrin menegaskan, mereka merasa terancam dengan adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia yang justru dianggap merugikan.
“Ketika pemerintah selaku Mendagri dan Menpan-RB tidak mau memperjuangkan kami, kami 90.000 akan melaksanakan aksi besar-besaran,” kata Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun Abdillah Thamrin di Kantor Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98, Jakarta Pusat, Kamis (16/3).
Menurutnya, puluhan ribu Pol PP siap melakukan aksi mogok kerja jika tuntutannya tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah soal pengangkatan sebagai PNS. “Jadi kami akan mogok massal dan kami juga akan melangsungkan aksi demo di Jakarta kembali,” terangnya.
Fadlun menyerukan, aksi damai sebelumnya sudah pernah digelar, namun jumlah massanya yang turun ke lapangan belum maksimal. Pemerintah sendiri, kata dia, akan memberikan kejelasan pada 21 Maret 2023 nanti soal nasib para pegawai non PNS atau honorer yang berdampak seperti Pol PP.
Fadlun menegaskan, jika tak ada kejelasan yang diberikan oleh pemerintah atau win-win solution, maka pihaknya bakal menggerakan massa untuk melakukan aksi besar-besaran.
“Ketika pada tahun ini ataupun hasil dari pada 21 besok pemeritnah tidak ada titik terang atau pun pemerintah tidak menjalankan amanat UU nomor 23, kami dan saya selaku ketua umum saya akan memerintahkan menginstruksikan kepada jajaran ketua DPD ataupun DPD atau DO yang ada di seluruh Indonesia untuk mengosongkan kantor dan kita akan aksi damai di 2 kementerian,” tuturnya.
“Bila perlu nanti kita akan aksi damai di depan Istana. Sampai kita mendaptkan hasil,” sambungnya.[prs]
