DPR Minta Pemerintah Tak Sisakan Jatah Kuota Haji yang Diberikan Arab Saudi

  • Bagikan
DPR Minta Pemerintah Tak Sisakan Jatah Kuota Haji yang Diberikan Arab Saudi
//sugandi/realitarakyat.com
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kennedy Azis, meminta Kementerian Agama melakukan pemenuhan seluruh kuota calon jamaah haji uang jumlahnya mencapai 229.000 orang.

Sebagaimana diketahui, tahun ini pemerintah Indonesia mendapat jatah 221.000 calon jamaah. Kemudian pemerintah Saudi memberi tambahan 8000 orang, sehingga jumlah kuota jamaah haji Indonesia 229.000 orang.

“Kuota kita ini mahal, jangan sampai satu kursi pun tidak terisi. Kita minta semuanya harus di isi,” ujar politisi Partai Golkar Ini ini, saat berbicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Menilik Persiapan Haji 2023’, di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Dia menyatakan hal itu, berkaitan dengan pernyataan Kemenag pada akhir rapat dengan Komisi VIII DPR berapa yang membahas tentang adanya kenaikan kuota sebanyak 8000. “Alhamdulillah kuota haji kita sebanyak 221.000 sudah terisi semua, dalam arti kata sudah ada pelunasan,” katanya.

“Namun setelah kami selesai rapat dengan pak menteri, ada beberapa provinsi menyampaikan masih ada yang belum melunasi. Pak kami masih ada yang belum melunasi 100 orang, di provinsi lain ada yang melunasi 80 orang, dan ada melunasi sampai 200 orang. Kalau begitu, informasi yang disampaikan oleh pak menteri dari mana? Kemarin Dirjen PHU Profesor Hilman menyampaikan masih ada yang belum melunasi kita lihat dari nama-nama yang tercantum. Bahkan bukan dari cadangan dan dari nomor orang yang mengantri, tetapi yang memang seharusnya berangkat di tahun 2023 ini ternyata masih banyak yang belum melunasi,” ujar Kennedy menambahkan.

Dia menyatakan, kebanyakan dari yang belum melunasi itu adalah dari calon jamaah haji suami istri yang tidak bersamaan berangkat.

Salah satu penyebabnya, karena pendaftarannya tidak bersamaan. Istrinya dapat jatah tahun ini, tetapi suaminya belum.

“Nah ini isterinya langsung diurungkan, Pak saya enggak mungkin berangkat kalau enggak sama suami, yang berkaitan dengan mukhrim atau makhram,”kata Kennedy.

Selain ada yang belum mampu melunasi, juga ada yang sudah meninggal dunia. Ada juga yang belum melunasi, orang sepuh tidak ada pendampingnya, tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan sama anak-anaknya misalnya umur 80 ke atas, ada orang lanjut usia (lansia) tetapi mandiri, ada juga orang lansia tapi tidak mandiri, ini juga jadi masalah.

“Perlu saya sampaikan bahwa umur yang paling tua pada calon jamaah haji sekarang ini adalah 109 tahun. Itu ada dua orang, tentu dalam konteks itu harus ada perhatian khusus, memang ini ibarat susah buat kita, kalau tidak diberangkatkan ini haknya, kalau diberangkatkan ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus disiapkan oleh pemerintah pendamping haji,”ujar Kennedy.

Politisi Partai Golkar Dapil Sumatera Barat itu mengapresiasi Kementerian Agama.

“Sebagai anggota Komisi VIII mengapresiasi tagline dari pada Kementerian Agama, tagline-nya adalah Haji ramah lansia dan berkeadilan. Saya bilang ini maknanya sangat besar,”ungkapnya.

Mengenai jatah tambahan jamaah 8000, Komisi VIII akan membicarakannya lagi dengan Kemenag. Tetapi menurut Kennedy, nampaknya yang terisi itu rupanya karena memang sudah closing, ditutup oleh cadangan-cadangan.

“Jadi orang yang namanya tercantum dalam list tahun 2023 banyak yang tidak mendaftar, tidak melunansi. Memang kami sampaikan kepada pemerintah bahwa kuota kita ini mahal, jangan sampai satu kursipun tidak terisi. Kita minta semuanya harus diisi,”kata Kennedy.

Dia menyambut baik yang dilakukan Menteri Agama, yang menurut informasi dari tingkat penyuluh, KUA, Kemenag kabupaten, kota dan provinsi itu turun tangan untuk mencari orang-orang yang namanya tercantum di dalam list jamaah haji tahun 2023.

Mengenai kuota tambahan 8000 orang diperuntukkan untuk siapa?

“Kami mendorong, karena memang ada sekitar mungkin 40% calon jamaah haji ini yang lansia, yang sekian persennya memerlukan perhatian khusus, kita minta supaya diimbangi dengan pendamping. Kita tetap prioritaskan manula, lansia, yang mungkin kita urut yang umurnya 80 ke atas, karena itu masih masih sangat banyak dan kemudian baru nanti berdasarkan nomor urut yang betul-betul sesuai dengan tahunnya, urainya.

Sebelumnya Kennedy mengatakan, berdasarkan pengalaman, jamaah Indonesia terbanyak terbesar setiap tahun, seyogyanya pelaksanaan pemberangkatan haji itu sudah berjalan baik.

“Seharusnya tidak ada lagi ngotot-ngototan di antara DPR dengan pemerintah tentang haji, kalau seumpamanya sistemnya sudah ada. Kami di DPR, akan berupaya untuk membuat sistem ini supaya dari tahun ke tahun pelaksanaan haji itu sudah ada standarisasinya,” kata dia.
Pertanyaannya adalah, apakah dari tahun ke tahun tidak ada standarnya?

” Ada standarnya, tetapi setiap kita melakukan pembahasan melalui Panja haji itu ada saja ngotot- gototnya. Mungkin kawan-kawan wartawan melihat bagaimana alotnya tentang biaya haji di tahun 2023 ini. Bahkan dari 69 jutaan yang harus dipikul Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) dan harus dipikul oleh calon jamaah haji, itu bisa kita turunkan menjadi 49 jutaan,” katanya.

Menurut dia, awalnya pemerintah mengusulkan biaya haji kurang lebih 69 juta dari 99 jutaan. Bahkan, ujar Kennedy, pada rapat dengar pendapat dengan Menteri Agama, dia menyampaikan bahwa tidak mungkin jamaah haji bisa berangkat dengan biaya sebesar itu.

Pada kesempatan yang sama, Bendahara Umum AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia) M. Tauhid Hamdi mengingatkan soal kendala dan hambatan yang masih ada menjelang keberangkatan calon jemaah haji ke Arab Saudi jangan sampai menyisakan kuota yang jumlahnya mencapai 221.000 jemaah itu.

“Hal yang hal penting seperti itu jangan sampai ada kota yang tersisa, karena kuota itu sangat mahal sekali. Kita ingat tahun lalu satu kuota itu bisa dihargai sampai Rp 500 juta untuk haji Furoda dan sampai saat ini haji Furoda masih banyak sekali yang antri,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memaksimalkan pemanfaatan kuota nasional dan memastikan jemaah haji bisa diberangkatkan semua.

Sementara itu, praktisi media, Mokhamad Munif mengakui, kenaikan biaya haji yang diputuskan pemerintah menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat.

Ia menyoroti tentang pengelolaan nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau dikenal dengan subsidi BPKH.

“Nilai manfaat dari BPKH ini bagaimana pengelolaannya? Saya kira ini yang harus transparan kenapa subsidi atau nilai manfaat dari BPKH ini terus dikurangi sehingga jamaah haji harus membayar 100 persen,” ujar Munif, yang juga sebagai jurnalis senior ini

Ia berharap pengelolaan haji ke depan semakin lebih baik lagi. Untuk itu, sosialisasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memberi pemahaman secara benar dan akurat di masyarakat.

“Sosialisasi baik pemerintah maupun DPR sehingga ketika ada perubahan apalagi soal kenaikan haji yang sangat sensitif bagi rakyat kecil, maka sebaik mungkin sosialisasi itu dilakukan. Sehingga jangan sampai subsidi dari nilai manfaat BPKH itu terus dikurangi,” ujar Munif lebih lanjut. (ndi)

  • Bagikan