Realitarakyat.com – Pemerintah diingatkan untuk tidak bangga diri dengan pernyataan IMF atau Bank Dunia mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai cukup baik dan stabil, di antara negara-negara lainnnya.
Justru, kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pemerintah introspeksi diri. Karena indikator utama pertumbuhan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan faktanya, sambung dia, masyarakat Indonesia masih banyak yang mengalami kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan pasca serangan wabah Covid-19 dua tahun lalu.
“Kalau mau bicara jujur, sektor riil di masyarakat masih mengalami ketidakpastian. Pelaku-pelaku usaha yang baru merintis mengalami kendala yang signifikan, dan beberapa berakhir dengan kebangkrutan. Ini menunjukkan kekhawatiran yang harus dicermati dan dianalisa bagaimana meningkatkan ekonomi yang stabil,” kata LaNyalla dalam keterangannya, Senin (22/5).
LaNyalla mengatakan bahwa hingga saat ini, gelombang PHK masih berjalan. Sebagian masyarakat merintis usaha baru dengan modal kredit. Dan bila usaha tersebut mengalami kegagalan, dampaknya angka NPL perbankan akan naik di akhir tahun nanti.
“Ini artinya pertumbuhan ekonomi belum sehat di tataran mikro. Sehingga masih diperlukan upaya-upaya kongkrit dan kebijakan fiskal yang lebih kuat, agar aktivitas ekonomi terus bergerak,” sebut dia.
LaNyalla juga menyoroti pertumbuhan yang belum dibarengi dengan pemerataan. Artinya, strategi ke depan pemerintah jangan hanya berpikir tumbuh tetapi juga merata.
“Jadi kalau tumbuh saja, tetapi uang itu hanya berputar di lantai bursa melalui aksi IPO dan sejenisnya, maka itu bukan pemerataan. Karena itulah sektor-sektor ekonomi yang lain perlu mendapat perhatian. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang sektor itu-itu saja,”pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebut Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata pertumbuhan dunia, dan masih terjaga dengan baik di tengah ketidakpastian.
Pernyataan itu disampaikan Kristalina dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di sela rangkaian KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Sabtu kemarin.[prs]
