Realitarakyat.com – Sumber daya manusia orang asli Papua didorong untuk menduduki posisi-posisi strategis di Kementerian atau Lembaga-lembaga negara.
Anggota DPR Papua Boy Markus Dawir menilai, besarnya perhatian pemerintah pusat dalam membangun Papua saat ini, perlu juga didukung dengan upaya afirmatif untuk menarik hal tersebut.
Menurutnya, hal ini bukan saja untuk membantu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia tetapi juga efektif dalam rangka memastikan azas keadilan bagi Orang Asli Papua yang dalam banyak hal belum cukup mendapat tempat.
“Kami akui kalau dari sisi pembangunan infrastruktur tentu sangat masif apalagi ada perhelatan PON di Papua yang ikut mendorong pembangunan, tetapi alangkah baiknya jika upaya-upaya tersebut dibarengi juga dengan pemerataan akses bagi SDM Orang Asli Papua untuk juga bisa ditarik ke Pusat dan mereka bisa menempati posisi strategis di Kementerian atau Lembaga-lembaga negara,” ucap Boy kepada wartawan, Jumat (8/10/2021).
Dijelaskan dia, selama ini tidak banyak atau bahkan belum ada Orang Asli Papua yang misalnya mendudki jabatan Eselon I di Kementerian atau Lembaga Negara. Padahal satu di antara aspek penting pemberdayaan dan pembangunan Papua adalah aspek Sumber Daya Manusianya.
“Setidaknya catatan kami sampai saat ini belum ada itu Dirjen di Kementerian orang asli Papua. Kalau soal layak sebenarnya banyak yang mampu untuk ditarik ke situ. Nah kami dorong agar ini menjadi perhatian Pak Presiden juga sehingga anak-anak Papua hari ini punya semangat dan rasa bangga berada di pangkuan NKRI ini,” kata Boy.
Hal ini menurut dia menjadi kebijakan afirmatif yang bisa diambil pemerintah pusat.
“Kita bicara Papua selama ini kan tidak jauh dari soal ketidakadilan, diskriminatif dan peminggiran lainnya. Nah sudah saatnya kita tinggalkan semua itu, kita benahi satu-satu salah satunya dengan mengajak sebanyak mungkin SDM asli Papua yang dianggap mampu dan saya yakin banyak untuk juga jadi pengambil kebijakan strategis di pusat,” ujarnya.
Bahkan, kata Boy, mereka-mereka ini nantinya akan menjadi jembatan komunikasi yang sangat baik antara pemerintah pusat dan daerah yang ada di Papua.
“Dan lebih dari itu sebenarnya anak-anak Papua akhirnya merasa lebih dekat lagi dengan Jakarta karena mereka tahu bahwa mereka juga ada di dalam lingkar pengambil kebijakan pemerintah pusat. Semoga Bapak Presiden bisa mempertimbangkan hal-hal seperti ini di samping dengan upaya besarnya membangun infrastruktur di tanah Papua,” pungkasnya.(Din)
