Realitarakyat.com – Tenggelamnya dua kapal wisata phinisi di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dalam kurun tiga hari terakhir menjadi alarm keras bagi keselamatan transportasi laut. Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menilai insiden ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan mitigasi risiko cuaca ekstrem.
Saadiah menegaskan status laik laut yang diberikan secara administratif tidak otomatis menjamin keselamatan kapal saat beroperasi. Menurutnya, masih ada kesenjangan antara dokumen dan kondisi teknis riil di lapangan.
“Insiden ini membuka fakta penting bahwa status laik laut secara administratif tidak otomatis menjamin keselamatan di lapangan,” kata Saadiah, Selasa (30/12/2025).
Ia mendorong agar pengawasan kapal wisata diperkuat melalui audit kelayakan yang menyentuh kondisi teknis nyata, bukan sekadar berbasis dokumen. Sertifikasi laik laut, lanjutnya, harus dilengkapi dengan uji ketahanan mesin dan sistem keselamatan dalam menghadapi arus kuat maupun gelombang ekstrem.
Saadiah juga menyoroti peran Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta syahbandar yang harus lebih proaktif. “KSOP dan Syahbandar bukan hanya pemberi izin berlayar, tetapi harus menjadi pengawas aktif operasional kapal,” tegasnya.
Menjelang musim liburan yang rawan cuaca ekstrem, Saadiah menilai mitigasi tidak boleh bersifat reaktif. Ia mendorong integrasi sistem peringatan cuaca BMKG dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sehingga izin berlayar bisa otomatis dibatalkan bila terdeteksi anomali cuaca.
Selain faktor teknis dan cuaca, Saadiah menekankan pentingnya peningkatan kompetensi kru kapal wisata. Pelatihan manajemen krisis dan prosedur keselamatan harus menjadi standar wajib, bukan sekadar formalitas.
“Keselamatan harus menjadi pijakan utama, karena satu kecelakaan saja bisa berdampak panjang terhadap kepercayaan publik dan reputasi pariwisata nasional,” pungkasnya.(Ess)
