Realitarakyat.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir kudeta di Myanmar akan memperburuk situasi yang dihadapi sekitar 600.000 warga Muslim Rohingya yang masih berada di negara itu.
“Ada sekitar 600.000 warga Rohingya yang berada di Negara Bagian Rakhine, termasuk 120.000 orang yang secara efektif dikurung di kamp, mereka tidak dapat bergerak bebas dan memiliki akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric seperti dilansir Reuters, Selasa (2/2/2021).
Tindakan keras militer pada 2017 di Negara Bagian Rakhine memaksa lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, tempat mereka masih terdampar di kamp-kamp pengungsi.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis—sebuah tuduhan yang dibantah oleh Myanmar.
“Jadi ketakutan kami adalah bahwa peristiwa tersebut dapat memperburuk situasi bagi mereka (warga Rohingya),” ujar Dujarric.
Tentara Myanmar mengatakan telah menahan Suu Kyi dan lainnya sebagai tanggapan atas “kecurangan pemilu”, menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta melawan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis. Suu Kyi ditahan bersama dengan para pemimpin politik lainnya dalam penggerebekan pada Senin dini hari.
PBB menyerukan pembebasan semua orang yang ditahan, kata Dujarric. Dia mengatakan bahwa Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener, “tetap terlibat secara aktif” dan kemungkinan akan memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan.
PBB telah lama hadir di Myanmar. Utusan Dewan Keamanan melakukan perjalanan ke Myanmar pada April 2018 dan bertemu secara terpisah dengan Suu Kyi dan Min Aung Hlaing setelah tindakan keras terhadap Rohingya.[prs]
