Realitarakyat.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berharap mendapatkan pemasukan tambahan, dari pelepasan atau penjualan kepemilikan saham di perusahaan produsen bir Anker, PT Delta Djakarta Tbk.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria, yang menegaskan bahwa hasil penjualan saham tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik, sehingga lebih bermanfaat bagi warga.
Namun dia sendiri masih belum mengetahui secara pasti kegiatan apa yang akan dilakukan Pemprov DKI jika hasil penjualan saham telah cair. Terpenting menurutnya, perlu ada pembahasan secara komprehensif antara Pemprov dengan DPRD DKI.
“Kalau lepas itu kan kita dapat uang masuk itu kan ada pemasukan tambahan. Ya nanti kita bisa diskusikan bersama teman-teman DPRD. Bisa digunakan untuk Covid, bisa diinvestasikan lagi di tempat lain,” kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/3/2021).
Untuk saat ini, dia hanya ingin mengajak pihak DPRD DKI agar bisa segera menindaklanjuti permintaan Pemprov DKI untuk melakukan pembahasan rencana penjualan saham. Terlebih, rencana ini merupakan janji kampanye Anies Baswedan saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI.
“Tinggal sekarang bisa enggak dilaksanakan secepatnya. Kembali pada teman-teman DPRD. Sebenarnya saya yakin akan mendiskusikan ini akan ketemu titik temunya yang terbaik,” ujar dia.
Sebelumnya Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi kembali mempertanyakan alasan Pemprov DKI yang bersikukuh menjual saham tersebut. Dia menilai saham PT Delta seharusnya tak jadi masalah mengingat Pemprov tidak pernah menyuntikkan dana ke produsen bir Anker itu.
“Bukan masalah menguntungkan atau nggak, itu nggak ada salahnya. Kita tidak pernah menyuntik dana ke PT Delta. Ini ada apa? Ada apa dengan orang yang menggebu-gebu untuk menjual PT Delta? Itu pertanyaan saya,” kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (2/3/2021).
Bahkan dia mengingatkan, sejak awal pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pengelolaan PT Delta Djakarta kepada Pemprov DKI Jakarta, tepatnya di era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Kala itu pemerintah berusaha mengendalikan peredaran bir di tengah masyarakat.
“Di PT Delta pemerintah masuk supaya untuk mengukur masyarakat sampai ke tingkat RT RW minumnya itu sejauh mana sih. Kan kalau kita enggak tahu sama sekali, bahaya, ini liar,” ungkap Prasetio.
Politikus PDIP ini memandang Pemprov DKI juga mendapatkan banyak keuntungan atas kepemilikan saham produsen bir Anker ini. Keuntungan itu, sebut Prasetio, bisa dialihkan untuk pembangunan Ibu Kota.
“Salahnya apa? Kalau ada kebijakan eksekutif seperti itu, mana BUMD yang tidak mampu itu cabut. Ini nggak masalah, bisa uangnya itu buat Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA),” Tukas dia. (rsa)
