Dewan Kebon Sirih Minta Pemprov DKI Jamin Keamanan Data PTM Ibu Kota

  • Bagikan
PPDB, Sekolah Perempuan
Ilustrasi (Ist)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhony Simanjuntak, meminta Pemprov DKI untuk menjamin keamanan data guru, orang tua, siswa dalam proses asesmen Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Ibu Kota.

Dalam pelaksanaan asesmen PTM, Dinas Pendidikan DKI disebut bekerja sama dengan perusahaan platform pembelajaran swasta bernama sekolah.mu. Para guru, siswa dan orang tua diminta untuk mengisi modul yang disiapkan oleh platform itu.

“Karena sudah menuntut kepada mereka untuk data pribadi dan segala macam, Pemprov memang harus betul-betul jaga itu loh. Enggak bisa asal-asalan,” kata Jhony saat dihubungi, Sabtu (25/9).

Jhony memaklumi adanya kekhawatiran soal data itu. Menurutnya, di zaman sekarang, data pribadi merupakan hal yang penting.

“Pihak swasta itu juga harus betul-betul yang dinilai Pemprov yang tidak mungkin melakukan penjualan,” katanya.

Lebih lanjut, selain soal data, Jhony juga menyoroti soal komunikasi antara Pemprov dengan Pemerintah Pusat.

Sorotan ini merujuk pada data Kemendikbud yang menyebut ada 25 klaster PTM di Jakarta. Namun menurut Pemprov, tidak ditemukan adanya 25 klaster tersebut.

“Komunikasi antara daerah dan disdik dan pusat harus intens, mereka harus punya persepsi yang sama. Hal seperti itu (klaster) harus dicek dengan benar,” katanya.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, sebelumnya mengatakan pihaknya menilai kewajiban orang tua, murid, dan guru untuk mengisi modul asesmen persiapan PTM terbatas sarat muatan bisnis.

Dalam pelaksanaan asesmen PTM tersebut Dinas Pendidikan DKI bekerja sama dengan perusahaan platform pembelajaran swasta bernama sekolah.mu.

“P2G menilai skema kerjasama Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang menyerahkan sebagian syarat pembukaan PTM Terbatas ke salah satu perusahaan platform pembelajaran patut diduga sarat muatan bisnis,” kata Iman dalam keterangan tertulis.

P2G juga mengkhawatirkan perlindungan data pribadi ketika guru, siswa dan orang tua mengisi modul tersebut.

“Mereka harus terlebih dahulu registrasi dengan nomor telpon. Yang langsung terhubung ke perusahaan platforn pembelajaran swasta,” katanya.

Merespon hal itu, Humas Disdik DKI Jakarta, Taga Radjagah, menyatakan tidak ada biaya yang dikeluarkan pihaknya dari kerjasama dengan sekolah.mu.

“Saya tegaskan tidak ada sedikitpun stakeholder yang bantu dinas pendidikan itu berbayar,” katanya.

Taga menyatakan modul yang disiapkan itu didesain untuk membantu guru memahami pendekatan berbeda dalam belajar. Sebab saat PTM terbatas, guru diharuskan memerikan pembelajaran yang berbeda dalam satu waktu.

“Ada lagi tujuan lain, untuk membangun komunikasi orang tua dan sekolah, makanya orang tua dilibatkan (isi modul). Karena kan ketika yang bisa awasi anak saat PJJ kan cuma orang tua,” katanya.

Lebih lanjut, meski menggandeng pihak swasta, Taga mengklaim data pribadi guru, orang tua maupun siswa akan aman.

“Tidak akan kemana mana. Intensif kita koordinasi dan komunikasi. Kalau data untuk yang sekolahmu saya bisa jamin. Kita sudah koordinasi sejak awal bisa dijaga,” katanya.[prs]

  • Bagikan