Realitarakyat.com – Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan penggunaan dana APBN dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono.
Menurutnya, perlu ada audit penggunaan anggaran agar pembiayaan proyek yang bekerja sama dengan China itu tidak makin membengkak.
Hal ini penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan APBN.
‘’Fiskal negara tidak bisa terus menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus juga dihitung cost dan benefit-nya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar generasi,’’ kata Ibas dalam keterangannya, Senin (11/10).
Selain itu, Ibas juga mempertanyakan perencanaan jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.
‘’Saya ingin bertanya apakah pemerintah tidak punya perencanaan jangka panjang seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi atau MP3EI? Memang berganti nama tapi hingga saat ini masih dipakai. Lalu apakah pemerintah punya fiskal dengan kemampuan besar? Kita tidak hanya butuh roadmap, tapi kita butuh roadmap yang berkelanjutan agar semua program terlaksana,’’ kata Ibas, politisi muda Partai Demokrat itu.
Meski demikian, katanya, impian menjadi negara maju harus tetap disertai dengan sikap mawas diri dan penuh perhitungan.
‘’Kita juga ingin presiden banyak gunting pita untuk meresmikan program, khususnya program-program prioritas. Untuk kereta cepat, juga harapannya akan cepat selesai. Walau terdapat banyak pro-kontra terkait proyek ini, namun jika bisa cepat selesai, saya yakin masyarakat akan senang. Hanya saja, dalam pelaksanannya tetap perhatikan rencana jangka panjang, dan jangan sampai muncul preseden-preseden ‘pokoknya harus jadi’. Pikirkan agar tidak ada yang dilanggar hanya karena kurang perhitungan,’’ pungkasnya.[prs]
