Realitarakyat.com – Komisi VI DPR RI mempertanyakan langkah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) yang mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2023. Apalagi perusahaan plat merah kelistrikan itu ternyata memiliki banyak surplus yang belum termanfaatkan dengan baik selama ini.
Hal ini dikatakan, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo seperti dikutip dari dari youtube @Komisi VI DPR RI Channel, pada Jumat (17/6).
Dalam rapat tersebut, Rudi mempertanyakan masalah over supply kapasitas listrik yang ada di Indonesia ke Dirut PLN. Apalagi nilai surplus dari over supply tersebut sangat tinggi.
“Kita bisa lihat pada tahun lalu misalnya, kapasitas terpasang di PLN ini ada 350 ribu Giga Watt Hour (GWh), sementara konsumsinya hanya 257 ribu GWh atau surplus 26 persen. Nah dikemanakan surplus itu pak, soalnya pola struktur ini relatif sama selama 10 tahun terakhir sebelum bapak sampai sekarang,” tanya Rudi.
Politikus NasDem ini menilai jika seharusnya PLN lebih aktif lagi dalam mengelola industri manufaktur agar penggunaan listriknnya makin banyak dan optimal. Apalagi diketahui, sampai saat ini para industri manufaktur itu baru menggunakan konsumsi listrik sebesar 1,2 persen dari total penggunaan listrik nasional. Bahkan menurut penghitungan Rudi, total dari surplus tersebut ada senilai Rp123 triliun.
“Jadi untuk apa kelebihan energi listrik yang tidak dipasarkan itu pak? Kalau dihitung ada Rp123 triliun yang mubazir loh pak. Nah ini kok bapak minta uang ke negara, minta Rp10 triliun,” celetuk Rudi.
Tak cuma itu, Rudi juga menyentil soal adanya komitmen pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) senilai 600 juta Dollar atau Rp8,58 triliun yang sudah dikantongi oleh PLN. Menurutnya dengan adanya ADB tersebut serta kelebihan dari over supply atau diistilahkan harta perusahaan yang bisa dijual, tak semestinya PLN meminta PMN lagi.
“Bapak itu seharusnya kreatif. Kan bisa menjual yang Rp123 triliun mubazir itu ke sektor industri manufaktur segala macamnya, itukan yang harus diusahakan dengan direksi bapak seperti direktur jawa-bali-sumatera. Jangan melihat wah ada PMN neh, gedor deh Menteri Keuangan sama Komisi VI, tapi ternyata di dalam perusahaan bapak banyak duit tapi tak dimanfaatkan maksimal, Kayaknya bapak kurang marketingnya ini,” tutup legislator Dapil Sumatera Utara III ini.
Diketahui, PLN mengajukan permintaan untuk alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun untuk tahun depan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan dana alokasi tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan. “PMN ini akan direalisasikan untuk mewujudkan keadilan di sektor energi bagi seluruh rakyat, dengan menyediakan kelistrikan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan),” kata Darmawan dikutip dari keterangan resmi, Rabu (15/6).
Darmawan melanjutkan, dari Rp 10 triliun tersebut, sebanyak Rp 2 triliun akan dialokasikan untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa Madura Bali dengan pembangunan infrastruktur. Sebanyak Rp 4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan.
PLN juga menganggarkan Rp 3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA dan PLTMG dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil.[prs]
