Realitarakyat.com – Menteri BUMN Erick Thohir diminta tak hanya berani memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi. Hal tersebut terkait upaya perbaikan manajemen Pertamina pasca-ledakan Depo BBM di Plumpang.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto, meminta Erick juga berani memecat Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahya Purnama (Ahok)
“Karena kedua pejabat Pertamina inilah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional Pertamina,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (9/3).
Erick diminta tak tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Menurut Mulyanto, Erick seharusnya berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya.
“Sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan,” ujarnya.
Ia menilai Nicke dan Ahok merupakan pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian apapun di perusahaan milik negara tersebut.
“Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi. Pimpinannya dong. Terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya komite risiko dewan komisaris,” ujarnya.
Apalagi, kata Mulyanto, sebagai komisaris utama Ahok juga merangkap sebagai ketua komite resiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan resiko kebijakan Pertamina.
“Sebagai Komut yang juga Ketua Komite Risiko Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona,” tegas dia.
Mulyanto meminta pemerintah serius menangani kasus kebakaran kilang ini, jangan sampai terus berulang di kemudian hari. Peristiwa kebakaran kilang atau depo ini terbilang sering karena sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang.
“Artinya hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa,” imbuhnya.
Mulyanto menilai selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas. Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan deviden, sementara lalai terkait masalah perawatan kilang.
“Menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh,” pingkas Mulyanto.[prs]
