Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam sektor pendidikan bukan pada besaran anggaran, melainkan efektivitas penggunaannya.
Menurutnya, distribusi dan efisiensi belanja pendidikan harus diperbaiki agar manfaatnya dirasakan merata hingga ke pelosok negeri.
“Masalah utamanya adalah penyerapan anggaran yang tidak optimal di sekolah dan daerah, bukan kurangnya dana,” ujar Lalu Hadrian di Jakarta, Sabtu (9/8).
Ia menilai, meskipun anggaran pendidikan terus meningkat, dana tersebut sering terjebak pada belanja rutin birokratis.
Lalu mendorong agar anggaran diarahkan untuk memperkuat pelayanan pendidikan di daerah, meningkatkan kesejahteraan guru, memperluas akses di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), serta mendorong inovasi dan digitalisasi pembelajaran.
Komisi X DPR juga mengingatkan agar kementerian dan lembaga pengguna anggaran pendidikan transparan dalam laporan realisasi.
Serta mengatasi pemborosan seperti penggantian fasilitas sekolah yang masih layak atau penggunaan dana pendidikan untuk sekolah kedinasan yang seharusnya dibiayai instansi terkait.
Lalu mengapresiasi komitmen Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memastikan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan tidak disia-siakan.
Ia menekankan bahwa porsi tersebut adalah amanat konstitusi dan harus dihitung dari belanja negara, bukan pendapatan, agar tidak mengurangi nominalnya.
Ke depan, Lalu menyebut belanja pendidikan harus fokus pada kebutuhan peserta didik, peningkatan kualitas guru, penyediaan infrastruktur, penguatan karakter, literasi, numerasi, serta pendidikan vokasi.
“Setiap rupiah anggaran pendidikan harus digunakan untuk menciptakan generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” tegasnya.[prs]
