Realitarakyat.com – Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai dokumen persyaratan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) bukanlah informasi yang bersifat rahasia.
Menurutnya, dokumen seperti ijazah, surat keterangan berkelakuan baik, maupun keterangan tidak pernah dipidana adalah data umum yang justru seharusnya diketahui publik.
“Soal berkelakuan baik, tidak pernah menjalani masa hukuman, atau ijazah, itu standar informasi bagi warga negara yang menurut saya tidak classified, tidak perlu disembunyikan,” ujar Doli di Jakarta, Selasa (16/9).
Pernyataan tersebut menanggapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan 16 dokumen persyaratan capres-cawapres sebagai informasi dikecualikan.
Artinya, dokumen tersebut tidak dapat dibuka ke publik tanpa persetujuan dari calon terkait. Aturan itu tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025.
Doli menegaskan, semakin banyak masyarakat mengetahui profil calon pemimpinnya, semakin baik pula kualitas demokrasi.
“Apalagi buat seorang Presiden, makin banyak diketahui publik itu makin bagus. Dengan mengetahui informasi dasar itu, masyarakat jadi tahu latar belakang pemimpinnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai figur yang akan memimpin negara, capres-cawapres sudah sepatutnya transparan terkait latar belakang, termasuk riwayat pendidikan.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik akan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi.[prs]
