Realitarakyat.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan pemerintah bersama kementerian dan lembaga (K/L) terkait berkomitmen mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.
“Pada intinya saya setuju, perlu adanya kelembagaan antar sektoral untuk mengurai kebuntuan yang kita alami selama ini dalam proses reforma agraria,” kata Raja Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/9).
Menurutnya, kelembagaan tersebut diharapkan dapat menjembatani berbagai sektor, menteri, maupun pengambil kebijakan guna menindaklanjuti penyelesaian konflik agraria. Ia menyebut beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, di antaranya pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria, kebijakan Satu Peta, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian konflik agraria.
Sehari sebelumnya, Rabu (24/9), Kemenhut bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), serta sejumlah organisasi rakyat menggelar rapat bersama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu mendengarkan berbagai masukan, termasuk koreksi atas ketimpangan distribusi tanah, percepatan penyelesaian konflik agraria, serta pembangunan ekonomi di 1,7 juta hektare Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang direkomendasikan KPA. (ndi)
