Realitarakyat.com – Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa menyoroti kendala pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah akibat minimnya tenaga profesional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menilai, keterbatasan sumber daya manusia terutama sarjana gizi dan akuntansi menjadi hambatan serius bagi keberlanjutan program.
“Sekarang ini banyak mitra SPPG yang kesulitan mencari sarjana gizi dan ahli akuntansi. Tidak mungkin program berhenti hanya karena tenaga itu tidak tersedia,” ujar Neng Eem di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11).
Legislator dari Fraksi PKB itu menilai, pemerintah perlu mengambil langkah lebih fleksibel agar program tidak tersendat hanya karena persoalan tenaga kerja.
Menurutnya, lulusan dari bidang yang masih relevan seharusnya bisa dilibatkan, asalkan melalui mekanisme sertifikasi resmi untuk menjaga kualitas.
“Kalau sarjana akuntansi sulit ditemukan, bisa digantikan oleh sarjana ekonomi. Kalau sarjana gizi tidak tersedia, bisa diisi oleh tenaga dari bidang kesehatan yang relevan. Asalkan ada sertifikasi dari lembaga resmi seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN),” jelasnya.
Ia menegaskan, pendekatan fleksibel ini penting agar program SPPG tetap berjalan, terutama di daerah-daerah yang kekurangan tenaga ahli.
Program tersebut, kata dia, tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berperan dalam memperkuat ketahanan pangan dan membuka lapangan kerja baru.
“Kita harus realistis. Banyak daerah yang tidak memiliki cukup sarjana gizi, sementara kegiatan Makan Bergizi Gratis terus berjalan dan masyarakat menunggu manfaatnya,” tandasnya.[prs]
