Realitarakyat.com – Ketua Fraksi sekaligus Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak wacana pilkada melalui DPRD. Menurutnya, penolakan itu muncul karena masyarakat masih terbayang dengan sistem politik era Orde Baru.
“Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru di mana keterlibatan publik hampir nihil,” kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Sarmuji menegaskan, jika ada perubahan desain pilkada, partisipasi masyarakat tetap akan diupayakan semaksimal mungkin. Ia menilai mekanisme pilkada via DPRD tidak serta-merta menghilangkan keterlibatan rakyat.
“Kalaupun nanti ada perubahan desain pilkada, kita akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik dalam pilkada tidak langsung,” ujarnya.
Menurutnya, rakyat tetap bisa ikut terlibat sejak proses penjaringan calon kepala daerah. Publik juga bisa berinteraksi langsung dengan kandidat melalui kampanye tatap muka, media sosial, hingga debat kandidat.
“Dengan demikian publik akan menilai kualitas calon. Jika DPRD memilih calon yang tidak berkualitas, dia akan dihukum rakyat di pemilu selanjutnya,” imbuhnya.
LSI Denny JA sebelumnya merilis survei terkait wacana pilkada via DPRD. Hasilnya, 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju, sementara 28,6 persen setuju, dan 5,3 persen tidak tahu/tidak menjawab.
“Dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata peneliti LSI, Ardian Sopa, saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Meski survei menunjukkan penolakan publik, Golkar menilai wacana pilkada via DPRD tetap bisa dikaji lebih lanjut dengan memastikan keterlibatan rakyat tidak hilang. Bagi Golkar, yang terpenting adalah menjaga kualitas demokrasi sekaligus menekan biaya politik yang selama ini dinilai terlalu tinggi dalam pilkada langsung.(Ess)
