Realitarakyat.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan pertanahan harus berorientasi pada kepastian dan transparansi waktu. Hal ini, menurutnya, menjadi kunci utama dalam menjaga kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Kantor kita ini berorientasi pada pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu ya ada kepastian kapan selesai, bisa di-tracking sudah sampai mana, ada di tempat siapa,” ujar Nusron di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Nusron menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sebagai fondasi pelayanan profesional dan akuntabel. Ia menyebut SOP bukan hanya soal aturan, tetapi juga seni menjaga kepuasan publik dengan tetap prudent, patuh regulasi, namun tetap cepat.
Selain itu, Nusron menyoroti wilayah Jawa Barat, Jabodetabek, dan Banten sebagai daerah penyangga ibu kota yang membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, SDM di kawasan tersebut harus berjiwa pemimpin, berani, namun tetap prudent agar pelayanan berjalan optimal.
“SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat. Kalau berani tapi tidak prudent, itu bahaya,” tegasnya.
Sebelumnya, Nusron juga meminta jajaran pertanahan melakukan pembenahan menyeluruh agar pelayanan lebih adaptif, cepat, dan bersih. Ia menekankan bahwa perubahan perilaku masyarakat, percepatan teknologi, dan standar pelayanan publik yang semakin tinggi menuntut ATR/BPN meninggalkan pola lama.
Pelayanan pertanahan, lanjutnya, harus menjadi service institution yang responsif, sederhana, bersih, dan modern. Dengan beban layanan yang terus meningkat setiap tahun, Nusron berharap ATR/BPN mampu menjaga ritme transformasi agar seluruh proses berjalan selaras dengan kebutuhan publik yang semakin dinamis.(Din)
