Realitarakyat.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan Indonesia akan menjalankan peran sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026 secara netral dan objektif.
Indonesia resmi terpilih memimpin Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya sejak lembaga tersebut dibentuk. Penetapan Indonesia dilakukan secara aklamasi berdasarkan kesepakatan Kelompok Asia Pasifik (Asia Pacific Group/APG).
“Pemerintah RI bersyukur atas terpilihnya Indonesia menjadi Ketua Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya pada tahun 2026 ini,” ujar Yusril kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Yusril menegaskan, di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB diharapkan mampu menangani berbagai isu hak asasi manusia global secara tidak memihak.
“Di bawah kepemimpinan RI, kita berharap RI akan sukses memimpin dewan ini secara netral dan objektif dalam menanggapi dan menangani persoalan-persoalan HAM di dunia,” katanya.
Menurut Yusril, kepercayaan komunitas internasional tersebut merupakan hasil dari rekam jejak panjang Indonesia dalam memperjuangkan dan menegakkan HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional sejak era reformasi.
Ia juga menyinggung pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM pada awal 2000-an, ketika Indonesia aktif menghadiri sidang Komisi HAM PBB di Jenewa untuk memberikan klarifikasi atas berbagai isu pelanggaran HAM berat masa lalu.
“Saya sendiri dua kali menghadiri sidang komisi ini di Jenewa ketika kita menghadapi tekanan dalam menghadapi isu pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Santa Cruz dan berbagai peristiwa lain di awal Reformasi 1998,” ungkap Yusril.
Yusril menambahkan, komitmen Indonesia terhadap HAM tercermin dari penguatan kelembagaan di dalam negeri, seperti pembentukan Komisi Nasional HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM, hingga pembentukan Kementerian HAM.
“Karena concern kita yang begitu besar terhadap pembangunan di bidang HAM dan kontribusi kita dalam menangani isu-isu HAM di dunia internasional, maka wajar jika RI disepakati menjadi Ketua Dewan HAM PBB,” ujarnya.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dilakukan secara resmi dalam pertemuan di Jenewa pada 8 Januari 2026. Penunjukan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, keberhasilan tersebut merupakan hasil diplomasi panjang yang dikoordinasikan Kemlu RI melalui perwakilan luar negeri serta pendekatan diplomatik dengan negara-negara sahabat.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sidharto merupakan diplomat senior yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan. (*)
