Realitarakyat.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengecam keras masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor garam dari Australia.
Menurutnya, kondisi ini merupakan bukti nyata lemahnya keberpihakan negara dalam membangun ekosistem industri garam nasional yang modern dan berdaulat.
Firman menegaskan bahwa murahnya harga garam asal Australia bukan disebabkan oleh rendahnya kemampuan petani Indonesia, melainkan karena kegagalan pemerintah dalam menghadirkan sistem produksi yang efisien.
“Australia bisa menjual lebih murah karena teknologi mereka jauh lebih maju dan skala produksinya besar. Di Indonesia, petani dibiarkan berjuang sendiri dengan alat tradisional dan sangat bergantung pada cuaca,” ujar Firman di Jakarta, Senin (16/2/2026).
Ia membandingkan sistem di Australia yang menggunakan manajemen industri berbasis penguapan air laut di kolam raksasa dengan dukungan infrastruktur kuat.
Sebaliknya, mayoritas petani garam domestik masih menggunakan metode konvensional tanpa dukungan teknologi pemurnian, gudang penyimpanan, maupun jaminan harga. Firman menyebut ketimpangan ini sebagai bentuk ketidakadilan struktural.
Terkait alasan kualitas garam lokal yang sering dijadikan dalih untuk membuka keran impor, Firman menyindir sikap pemerintah yang dianggap lebih memilih jalan pintas. Menurutnya, kualitas rendah adalah dampak dari minimnya investasi negara pada teknologi pascapanen.
“Kalau pemerintah serius, kualitas bisa ditingkatkan. Yang tidak serius itu kebijakan. Lebih mudah impor daripada membangun industri garam nasional,” sindirnya.
Menutup pernyataannya, Firman memperingatkan bahwa ketergantungan pada komoditas strategis seperti garam dapat mengancam kedaulatan pangan nasional. Komisi IV DPR berkomitmen untuk terus menekan pemerintah agar segera menghentikan kebijakan impor yang merugikan dan mulai membangun industri garam yang mandiri serta berpihak pada petani lokal. (ndi)
